Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Rieke Diah Pitaloka membeberkan sejumlah pembenahan signifikan sekaligus evaluasi kritis terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 pada Kamis (21/5/2026). Dilansir dari Kompas.com, beberapa aspek seperti penginapan jemaah reguler dan sistem imigrasi mencatatkan rekor capaian yang lebih baik dari musim sebelumnya.
Peningkatan kualitas fasilitas penginapan menjadi sorotan utama karena jemaah reguler kini dapat menikmati hotel bintang lima di wilayah Markaziyah. Selain itu, kecepatan layanan kedatangan di Bandara Madinah kini terpangkas menjadi di bawah dua jam, disertai kesuksesan nol penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) oleh KJRI Jeddah.
"Sebelumnya hanya untuk jemaah khusus. Ini lompatan signifikan," ujar Rieke Diah Pitaloka, Anggota Timwas Haji DPR dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Kelancaran penanganan kepadatan di rute krusial juga terbantu lewat efektivitas pergerakan jemaah melalui skema mitigasi khusus di Muzdalifah. Kesiapan armada penunjang di lapangan turut dinilai bergerak dinamis dalam membantu mobilisasi antarkota.
"Tiga, program Murur dan Tanazul. Kebijakan ini efektif mengurangi kepadatan di Muzdalifah dan melindungi jemaah lansia serta risiko tinggi," ujar Rieke Diah Pitaloka, Anggota Timwas Haji DPR.
Manajemen operasional kendaraan pengangkut jemaah di bawah pengawasan petugas juga dilaporkan berjalan tepat waktu selama 24 jam penuh di area masyair.
"Empat, transportation. Bus antarkota, bus shalawat 24 jam, dan bus masyair beroperasi sesuai jadwal dengan petugas yang sigap.," sambung Rieke Diah Pitaloka, Anggota Timwas Haji DPR.
Kendati demikian, Timwas Haji DPR memberikan catatan merah terkait terbatasnya sarana ramah lansia di hotel, seperti ketiadaan pegangan toilet dan kursi roda. Penumpukan antrean pasien di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) serta birokrasi rujukan ke rumah sakit Arab Saudi yang memakan waktu dua hingga tiga jam juga menjadi keluhan utama.
"Antrean pemeriksaan masih panjang, terutama pada jam sibuk. Jumlah tenaga medis perlu ditambah saat puncak kedatangan," ujar Rieke Diah Pitaloka, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Masalah komunikasi dan penyebaran informasi pencegahan darurat medis bagi jemaah yang memiliki kendala bahasa juga dianggap belum berjalan optimal di lapangan.
"Edukasi kesehatan kepada lansia. Sosialisasi pencegahan dehidrasi dan kelelahan masih belum merata, terutama bagi jemaah dengan keterbatasan bahasa," ujar Rieke Diah Pitaloka, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
