Anggota Tim Pengawas Haji DPR Selly Andriany Gantina mengkritik buruknya fasilitas yang dihadapi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, pada Jumat (29/5/2026), meskipun pelayanan rute Madinah-Makkah dinilai lebih baik dari tahun lalu.
Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah masalah krusial seperti sarana sanitasi yang buruk, tenda yang terlalu padat, hingga keterlambatan distribusi makanan yang memicu penurunan kesehatan jemaah lansia, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Selly Andriany Gantina memaparkan bahwa fase puncak haji di Armuzna, khususnya di Mina, menjadi titik krusial yang memerlukan perhatian ekstra dari legislatif ke depannya.
"Secara keseluruhan, untuk beberapa pelayanan di Makkah, Madinah berjalan dengan relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang trouble-nya itu berada di Mina," kata Selly, Anggota Timwas Haji DPR.
Pihaknya menegaskan bahwa area Armuzna merupakan fase krusial dalam ibadah haji yang penanganannya tidak boleh diabaikan demi kenyamanan para jemaah.
"Dan tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini menjadi titik perhatian DPR ke depannya," lanjut Selly.
Berdasarkan temuan Timwas DPR, sarana sanitasi di Mina dinilai tidak layak karena kebersihan yang buruk dan pasokan air toilet yang sangat terbatas untuk kebutuhan wudu jemaah.
"Kemudian, sarana sanitasi yang sangat tidak baik, terutama kebersihan, dan tentu saja sanitasi air toilet ini menjadi sangat penting karena memang jemaah membutuhkan air yang sangat banyak untuk kebutuhan wudu mereka," jelas Selly.
Kondisi tersebut diperparah oleh adanya jemaah yang telat menerima makanan hingga sembilan jam di dalam tenda yang sempit.
"Akhirnya para lansia ada yang nge-drop, " cetus Selly, Anggota Komisi VIII DPR.
Seluruh temuan permasalahan di Mina ini akan dibawa oleh DPR ke dalam rapat evaluasi bersama Kementerian Haji dan Umrah guna menyusun skema pergerakan jemaah yang lebih baik.
"Dan tentu ini akan menjadi evaluasi DPR kepada pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Haji, agar diperhitungkan kembali sebetulnya ada berapa sih jemaah yang harusnya wajar untuk ditanazulkan. Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah untuk para jemaah kita, kenapa tidak jemaah untuk ditanazulkan saja, sehingga tidak menjadi beban para jemaah?" pungkas Selly.
