Pemerintah Thailand mulai meninjau kembali kebijakan terkait pengiriman bahan bakar minyak ke luar negeri, terutama jenis avtur. Langkah ini diambil menyusul kapasitas tangki penyimpanan komoditas tersebut di dalam negeri yang sudah mendekati batas aman, seperti dilansir dari Money.
Kondisi penuhnya tempat penampungan ini terjadi berselang beberapa bulan setelah otoritas setempat menetapkan kebijakan stop ekspor. Pembatasan tersebut sebelumnya dipicu oleh kecemasan terhadap ancaman krisis energi di tingkat global.
Perubahan haluan regulasi ini mengemuka saat industri kilang minyak Thailand menghadapi tekanan besar untuk terus berproduksi demi mengamankan kebutuhan domestik. Di lain sisi, tingkat penyerapan untuk beberapa varian bahan bakar justru mengalami penurunan.
Kementerian Energi Thailand menerima permintaan resmi dari para pelaku usaha kilang agar diizinkan menyalurkan kelebihan produksi minyak olahan ke pasar internasional. Desakan ini muncul karena volume tampung depot minyak telah menyentuh angka 70 persen dari batas aman, atau dikenal dengan istilah tank-top level.
Kondisi penampungan yang kritis memaksa sejumlah perusahaan pengolahan memangkas volume produksi mereka hingga 15 persen. Tindakan tersebut terpaksa dilakukan guna menghindari risiko meluapnya tangki penyimpanan di lapangan.
Pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau untuk menyalurkan avtur ke Vietnam dan Filipina. Otoritas terkait memastikan bahwa keputusan ini diambil setelah memastikan cadangan energi untuk kebutuhan dalam negeri masih berada di posisi yang aman.
"Thailand memiliki cadangan yang cukup dan ekspor dapat dilakukan tanpa memengaruhi keamanan energi dalam negeri," kata Chatchai Bangchuad.Pelonggaran ini membatalkan total pembatasan pengiriman bahan bakar yang telah berjalan sejak awal Maret 2026. Kala itu, Thailand menyetop penjualan bensin, diesel, hingga avtur ke luar negeri akibat eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan penahanan pasokan pada Maret 2026 tersebut sengaja diputuskan untuk memitigasi lonjakan harga dan potensi kelangkaan energi. Saat aturan itu diterbitkan, cadangan energi nasional diklaim mampu mencukupi kebutuhan hingga 95 hari, sementara posisi saat ini justru naik setara 110 hari.
Menteri Energi Thailand Atthapol Rerkpiboon sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mendapatkan sumber energi alternatif. Otoritas juga memperpanjang skema pembatasan harga gas memasak serta memberikan subsidi untuk pemakaian biodiesel dan benzena.
Namun, kebijakan menahan ekspor dalam beberapa bulan terakhir justru memicu penumpukan stok baru karena konsumsi solar di dalam negeri melemah. Kondisi ini membuat pemerintah melonggarkan aturan, khususnya untuk jenis bahan bakar penerbangan Jet A-1.
Dampak Pelonggaran terhadap Industri Penerbangan Regional
Kebijakan baru dari Bangkok ini menjadi angin segar bagi negara-negara di Asia Tenggara yang sempat ikut terdampak oleh pengetatan ekspor dari Thailand dan China. Vietnam menjadi salah satu pihak yang paling merasakan imbas negatif dari pembatasan sebelumnya.
Maskapai penerbangan di Vietnam sempat dihadapkan pada ancaman pengurangan jadwal penerbangan akibat menipisnya stok avtur yang biasa dipasok dari Thailand dan China. Selain Vietnam, Filipina kini juga dipastikan mendapatkan alokasi pengiriman avtur dalam jumlah terbatas.
Tingkat konsumsi bahan bakar di Thailand sebenarnya memperlihatkan pertumbuhan sebesar 5,3 persen secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Volume pemakaian rata-rata menyentuh 167 juta liter per hari yang dipicu oleh geliat sektor transportasi dan penerbangan internasional.
Akan tetapi, lonjakan konsumsi domestik tersebut belum mampu mengimbangi total hasil produksi dari seluruh kilang minyak yang ada. Lemahnya permintaan terhadap komoditas solar menjadi penyebab utama terjadinya penumpukan stok di gudang penyimpanan.
Asosiasi penyedia layanan pengisian bahan bakar pesawat di Thailand, Bangkok Aviation Fuel Services Plc (BAFS), sebelumnya telah mendesak pemerintah agar mengecualikan avtur dari daftar larangan ekspor. Maskapai Thai Airways juga sempat mengkhawatirkan stabilitas pasokan logistik penerbangan mereka.
Peta Jalan Penggunaan Energi Berkelanjutan SAF
Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) kini sedang merancang peta jalan pemakaian sustainable aviation fuel (SAF) secara bertahap hingga tahun 2037. Target awal pemanfaatan bauran SAF ditetapkan sebesar 1 persen pada tahun 2026.
Regulasi baru yang memperbolehkan pencampuran SAF hingga kapasitas 50 persen pada standar Jet A-1 telah resmi diberlakukan pada awal tahun ini. Strategi jangka panjang tersebut diadopsi untuk memangkas ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Untuk jangka pendek, fokus utama pemerintah tetap tertuju pada stabilitas industri kilang dan keseimbangan stok energi di dalam negeri. Ketegangan di Timur Tengah yang memicu volatilitas harga minyak mentah dunia masih menjadi perhatian serius bagi otoritas Thailand.
