Sejarah kelam korupsi di Indonesia pernah mencatat sebuah peristiwa luar biasa yang melibatkan seorang pejabat tinggi setingkat menteri. Jusuf Muda Dalam (JMD), yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral periode 1963-1966, menjadi pusat perhatian dunia hukum tanah air.
Ia bertugas di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dalam Kabinet Kerja IV serta Kabinet Dwikora. Peran utamanya kala itu adalah mengelola sektor keuangan negara sekaligus merancang berbagai kebijakan perbankan nasional.
Namun, kewenangan besar yang dimilikinya justru menjadi bumerang akibat minimnya sistem pengawasan pada masa itu. Celah tersebut dimanfaatkan untuk melakukan praktik lancung yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat fantastis.
Skandal besar ini akhirnya terkuak pada Agustus 1966, di mana JMD terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan laporan kasus berjudul Anak Penyamun di Sarang Perawan (1966), setidaknya terdapat empat perkara besar yang menjeratnya.
Daftar Pelanggaran dan Skandal Keuangan
Rincian kasus korupsi yang dilakukan Jusuf Muda Dalam mencakup berbagai sektor sebagai berikut:
- Memberikan izin impor melalui skema Deffered Payment kepada perusahaan importir tertentu dengan total mencapai US$ 270 juta.
- Menyalurkan kredit secara sepihak kepada perusahaan-perusahaan terpilih yang mengakibatkan defisit anggaran negara membengkak.
- Melakukan penggelapan kas negara atau dana revolusi dengan nilai mencapai Rp97,3 miliar.
- Terlibat dalam aksi penyelundupan senjata dari Cekoslovakia tanpa adanya izin resmi dari otoritas terkait.
Dana hasil korupsi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk menuruti gaya hidup mewah dan kepuasan pribadinya. Ia diketahui membeli berbagai aset mahal seperti rumah, tanah, perhiasan, hingga deretan mobil mewah.
Tak hanya itu, uang negara tersebut juga dihambur-hamburkan kepada banyak perempuan untuk mendapatkan simpati mereka. Tercatat ada 25 perempuan yang ikut mencicipi aliran dana korupsi tersebut, padahal saat itu JMD sudah memiliki enam orang istri.
Kenyataan ini memicu kemarahan publik yang luar biasa luas karena kondisi ekonomi Indonesia saat itu sedang sangat terpuruk. Masyarakat harus menghadapi inflasi yang meroket tajam serta melambungnya harga bahan pokok di pasaran.
Tindakan JMD yang bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat dianggap sebagai pengkhianatan besar terhadap bangsa. Persidangan kasus ini pun menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas.
Proses Persidangan dan Vonis Mati
Kasus JMD mulai bergulir di meja hijau pada tanggal 30 Agustus 1966 di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Hakim Made Labde. Sidang tersebut berlangsung sangat dramatis dengan kehadiran banyak saksi untuk melacak aliran dana yang dikorupsi.
Setiap agenda persidangan selalu dipadati oleh pengunjung hingga ruangan sidang terasa sesak dan penuh tekanan. Suasana sering kali menjadi riuh oleh teriakan dan sorakan penonton saat mendengar keterangan dari terdakwa maupun para saksi.
Menurut catatan Harian Mertjusuar edisi September 1966, JMD cenderung bersikap tidak kooperatif dan terus berkelit dari tuduhan. Ia hanya mengakui satu hal secara terbuka, yaitu mengenai urusan asmara dan pernikahan poligasminya.
"Bapak hakim tentunya mengerti mengapa saya keburu kawin sampai enam kali, setelah melihat istri-istri saya yang wajahnya cantik ini," ujar JMD saat itu di depan majelis hakim.
Meski berusaha menghindar, bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan terlalu kuat untuk dibantah oleh terdakwa. Setelah proses yang panjang, pada 8 September 1966, Majelis Hakim akhirnya membacakan keputusan final yang sangat mengejutkan.
"Dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya jatuhkan hukuman mati!" tegas Hakim Ketua Made Labde.
Keputusan berat ini diambil karena JMD terbukti secara sah melakukan korupsi dalam skala masif yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Selain faktor ekonomi, latar belakang ideologi politik JMD juga menjadi hal yang memberatkan hukumannya.
Hakim menilai JMD memiliki kecenderungan komunis yang terlihat dari kebijakannya, seperti mewajibkan lagu Internasionale di lingkungan kerja. Ia juga mengubah istilah "karyawan" menjadi "buruh" serta mendukung gagasan mempersenjatai buruh dan tani, serupa dengan pola Partai Komunis Indonesia.
Aset yang Disita dan Akhir Hayat Jusuf Muda Dalam
Berikut adalah rincian aset milik terdakwa yang diputuskan untuk disita oleh negara sesuai vonis hakim:
| Jenis Aset | Jumlah/Keterangan |
|---|---|
| Mobil Mewah | 4 Unit |
| Rumah Tinggal | 6 Bangunan |
| Tanah & Properti | Beberapa lokasi bangunan lain |
| Harta Benda | Seluruh kekayaan hasil korupsi |
Penyitaan ini bertujuan untuk memulihkan sebagian kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh tindakan korupsi terdakwa. Meski sudah divonis mati, beberapa tokoh masyarakat merasa hukuman tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dampaknya.
Ketua PBNU saat itu, KH Moch Dahlan, bahkan memberikan komentar yang sangat keras terkait vonis yang diterima oleh sang menteri. Ia berpendapat bahwa hukuman mati satu kali saja tidak cukup untuk menebus dosa sosial yang dilakukan JMD.
"Hukuman mati bagi JMD semestinya tidak cukup satu kali, tapi hukuman mati tiga kali atau hukuman mati dengan dikerek ke tiang gantung di muka khalayak ramai," ujar KH Moch Dahlan kepada koran Mertjusuar.
JMD sempat berupaya mencari keadilan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 8 April 1967. Namun, upaya hukum tersebut kandas setelah MA menolak permohonannya dan tetap menguatkan putusan hukuman mati.
Walaupun vonis telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi mati terhadap mantan menteri ini ternyata tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Takdir berkata lain sebelum regu algojo menjalankan tugas mereka untuk mengeksekusi terpidana.
Pada September 1976, Jusuf Muda Dalam mengembuskan napas terakhirnya di dalam penjara karena menderita penyakit tetanus. Hingga detik ini, namanya tetap tercatat dalam sejarah sebagai koruptor pertama dan satu-satunya yang pernah mendapatkan vonis mati di Indonesia.
