Pemerintah menetapkan target ambisius pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 gigawatt (GW) hingga tahun 2029 mendatang. Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional terhadap fluktuasi harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, sebagaimana dilansir dari Lestari.
Policy Strategist Cerah, Naomi Devi Larasati, dalam diskusi di Jakarta Pusat pada Kamis (23/4/2026), menekankan bahwa target tersebut merupakan langkah konkret untuk membangun kedaulatan energi. Ia menilai skala program ini memberikan dampak luas bagi sektor industri dalam negeri.
"Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global. Tak hanya itu, skala program ini membuka peluang industri nyata, yakni manufaktur panel surya domestik, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi hijau," ungkap Naomi Devi Larasati, Policy Strategist Cerah.
Revisi kebijakan dipandang mendesak karena Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 saat ini hanya mencatatkan target sebesar 17 GW. Naomi menyebutkan bahwa dukungan internasional seperti dari Bank Dunia kini mengarah pada perlunya intervensi kebijakan industri dari negara untuk menggerakkan pasar.
"Di konteks Indonesia, program PLTS 100 GW bisa menjadi instrumen kebijakan industri hijau Indonesia yang paling konkret," ucap Naomi Devi Larasati, Policy Strategist Cerah.
Namun, implementasi proyek di tingkat akar rumput seperti PLTS berbasis Koperasi Desa Merah Putih masih terhambat keterbatasan modal. Naomi juga mengingatkan adanya risiko dalam tata kelola pembangunan puluhan ribu unit PLTS di wilayah pedesaan.
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) melalui Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan, Feiral Rizky Batubara, menuntut perbaikan tata kelola dan transparansi tender. Pihaknya mengusulkan penyediaan insentif fiskal serta kepastian regulasi bagi para investor.
"Untuk program ketahanan energi berkelanjutan, kita membutuhkan green fund agar semua aksi yang mendukung transisi energi dapat memperoleh kemudahan pendanaan," jelas Feiral Rizky Batubara, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin.
Pendanaan tersebut diusulkan bersumber dari obligasi hijau, pengurangan pajak, hingga penerapan pajak karbon. Dukungan dalam bentuk riset dan pengembangan juga dinilai krusial agar inovasi lokal dapat bersaing.
"Misalnya, universitas yang mengembangkan kendaraan listrik tidak akan bisa maju tanpa bantuan negara dalam riset dan pembiayaan," papar Feiral Rizky Batubara, Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin.
Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) telah mencapai 15,63 GW pada 2025, atau tumbuh 1,1 persen dari tahun sebelumnya. Anggota DEN, Sripeni Inten Cahyani, menyatakan pertumbuhan pasokan energi primer didominasi oleh sektor EBT.
"Dalam periode 2021-2025 pasokan energi primer tumbuh 8,1 persen di mana EBT tumbuh tertinggi 15,48 persen yang menandai transisi energi terus meningkat." kata Sripeni Inten Cahyani, Anggota Dewan Energi Nasional.
Pertumbuhan ini dipicu oleh kontribusi pembangkit hidro, bioenergi, panas bumi, dan tenaga surya. Sripeni menjelaskan bahwa optimalisasi PLTS memerlukan pergeseran konsumsi dari bahan bakar minyak ke tenaga listrik, terutama pada sektor transportasi dan industri pusat data.
"Langkah ini tidak hanya dapat membantu mengurangi konsumsi BBM, di mana sektor transportasi dan industri yang paling besar menyerapnya, tetapi juga membantu meningkatkan energi terbarukan dan merealisasikan Program PLTS 100 GW," beber Sripeni Inten Cahyani, Anggota Dewan Energi Nasional.
