Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg mulai tahun 2026, meski pengembangan bahan bakar gas tersebut masih terganjal tantangan komersialisasi dan infrastruktur distribusi nasional.
Rencana substitusi energi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada LPG bersubsidi melalui pengoptimalan potensi gas bumi domestik. Dilansir dari Ekonomi, upaya ini melibatkan koordinasi antara regulator dan pelaku usaha untuk menyiapkan sarana pendukung bagi masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan terdapat dua opsi utama substitusi LPG, yakni CNG dan jaringan gas (jargas), yang memiliki karakteristik pengguna berbeda. Ia menilai CNG lebih tepat diaplikasikan pada sektor industri serta transportasi karena sifat distribusinya yang menggunakan kendaraan tangki.
"Dari segi komersialisasi selalu ada tantangan karena tabungnya itu memakan space, memakan ruang di bagasi, dan termasuk juga di kendaraan roda dua. Itu dianggap terlalu besar. Kedua, stasiun pengisian bahan bakar gas itu juga masih belum banyak," kata Eddy Soeparno, Kamis (7/5/2026).
Politisi tersebut menambahkan bahwa daya saing CNG saat ini masih rendah selama bahan bakar minyak (BBM) tetap mendapatkan subsidi besar dari pemerintah. Formulasi kebijakan harga yang tepat dianggap menjadi kunci agar CNG dapat diterima pasar tanpa menambah beban subsidi baru.
"Sepanjang BBM itu disubsidi, CNG kalau juga tidak disubsidi tidak akan kompetitif. Sehingga memang harus diformulasikan bagaimana kita bisa mendapatkan BBM yang kompetitif," tegas Eddy Soeparno.
Ketua Asosiasi Perusahaan LNG dan CNG Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro mengungkapkan pada Selasa (5/5/2026) bahwa infrastruktur pengisian gas saat ini baru mencapai sekitar 80 unit stasiun yang mayoritas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Volume penyaluran CNG nasional juga baru mencapai 40 hingga 50 MMSCFD.
"Kita punya 21 CNG station tersebar, kebanyakan memang masih di Jawa. Ada sebagian kecil di Sumatera, Kalimantan ada. Tapi untuk Sulawesi baru akan bangun," ujar Dian Kuncoro.
Dian menyoroti rendahnya pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga yang tercatat hanya 0,22 persen dari total produksi nasional sebesar 5.600 BBTUD. Ketimpangan ini menjadi landasan bagi asosiasi untuk mendorong optimalisasi penggunaan gas oleh masyarakat luas.
"Ternyata gas buminya masih kecil dimanfaatkan untuk rumah tangga," kata Dian Kuncoro.
Terkait kendala teknis pada dimensi wadah gas, Dian menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan riset selama lima tahun untuk mengembangkan teknologi tabung karbon yang lebih ringan. Namun, standar keselamatan tetap menjadi poin utama yang harus diselaraskan dengan regulasi pemerintah.
"Kami di asosiasi siap diskusi dengan pemerintah untuk membantu bagaimana mencari solusi ini, karena gas bumi ini memang perlu dioptimalkan lagi pemanfaatannya ke masyarakat," tegas Dian Kuncoro.
Selain masalah teknis, lonjakan harga bahan baku di tingkat hulu menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Dian menyebutkan harga LNG saat ini telah mencapai kisaran US$15 hingga US$16 per MMBTU, yang menyulitkan operasional bisnis terutama di wilayah Jawa Barat.
"Harga LNG sudah wow sekarang. Kalau misalkan beli 15% ÔÇô16% gasnya saja sudah US$15 dolar, belum ada TOP[take or pay]-nya," tambah Dian Kuncoro.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memastikan pemerintah tengah menyiapkan produksi tabung penampung gas sebagai langkah awal implementasi. Program ini direncanakan menyasar kota-kota besar sebagai proyek percontohan sebelum dilakukan perluasan secara bertahap.
"Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode Sulaeman.
