Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa distribusi subsidi BBM jenis Pertalite di Indonesia masih tidak tepat sasaran pada Kamis (23/4/2026). Data menunjukkan mayoritas pengguna bahan bakar tersebut justru berasal dari kalangan mampu.
Dilansir dari Detik Finance, sekitar 63 persen konsumen Pertalite merupakan rumah tangga dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Temuan ini didasarkan pada hasil riset mendalam yang dilakukan lembaga tersebut sepanjang tahun 2023.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, menegaskan bahwa peruntukan subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Menurutnya, skema pemberian subsidi pada komoditas menciptakan celah pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.
"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Andry menilai kebijakan saat ini berisiko membuat anggaran negara terserap oleh kelompok masyarakat yang secara finansial tidak memerlukan bantuan tersebut.
"Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," ujar Andry Satrio Nugroho.
Sebagai solusi, Indef mendorong pemerintah untuk mengubah mekanisme subsidi dari berbasis barang menjadi bantuan langsung kepada individu. Langkah ini dianggap perlu agar kelompok masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses terhadap produk energi yang berkualitas tanpa dibeda-bedakan secara kasta komoditas.
"Jangan sampai dipisahkan yang nggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," kata Andry Satrio Nugroho.
Selain masalah ketepatan sasaran, Andry memperingatkan dampak tekanan fiskal yang semakin berat akibat ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah cenderung memperbesar alokasi subsidi demi menahan kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya membebani anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Jadi ini yang tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," pungkas Andry Satrio Nugroho.
