Kementerian Keuangan mencatat kenaikan drastis pada realisasi subsidi serta kompensasi BBM dan LPG sebesar 266,5 persen hingga akhir Maret 2026. Lonjakan beban negara yang menyentuh angka Rp 118,7 triliun ini dipicu oleh volatilitas harga minyak dunia dan depresiasi nilai tukar rupiah.
Data APBN KITA menunjukkan bahwa penguatan dolar Amerika Serikat serta peningkatan volume konsumsi energi menjadi faktor utama pembengkakan anggaran tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (4/5/2026). Angka Rp 118,7 triliun itu terbagi atas nilai subsidi sebesar Rp 52,2 triliun dan dana kompensasi sebesar Rp 66,5 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa kondisi geopolitik global memberikan tekanan langsung terhadap stabilitas harga energi di dalam negeri. Kondisi ini menuntut penyesuaian anggaran yang signifikan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KITA.
Peningkatan konsumsi terlihat dari volume BBM yang mencapai 3,17 juta kilo liter atau naik 9,2 persen dibandingkan periode Maret tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran LPG 3 kg meningkat 3,8 persen menjadi 1.419 juta kilogram, sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,4 persen menjadi 42,9 juta pelanggan.
Sektor non-energi juga mengalami tren pertumbuhan serupa pada periode yang sama. Realisasi subsidi pupuk meningkat 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton, sedangkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 8,9 persen menjadi 1,1 juta orang.
Kementerian Keuangan memberikan penegasan mengenai kesiapan infrastruktur kebijakan dalam menghadapi tantangan eksternal ini. Pemerintah merujuk pada pengalaman krisis energi sebelumnya sebagai dasar pengelolaan fiskal saat ini.
"Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022," tutur Kementerian Keuangan.
