Presiden China Xi Jinping telah menyusun rencana strategis jangka panjang untuk memperkuat kemandirian teknologi dan militer Beijing dalam menghadapi tekanan ekonomi serta politik dari Amerika Serikat. Rincian rencana ambisius tersebut disampaikan dalam rapat parlemen nasional di Beijing pada Rabu (4/3/2026), dilansir dari Tekno.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan Washington yang kerap membatasi akses China terhadap teknologi kunci. Fokus utama Xi mencakup pengalihan sumber daya ke sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, bio-manufaktur, energi hidrogen, hingga jaringan seluler 6G.
Presiden Xi menilai bahwa penguasaan inovasi teknologi akan menjadi penentu utama dalam persaingan ekonomi, militer, dan budaya di masa depan. Pemerintah China berupaya memastikan bahwa sektor-sektor vital ini tidak lagi rentan terhadap pemutusan rantai pasok semikonduktor canggih dari negara-negara Barat.
"Di tengah persaingan internasional yang sengit, kita harus memenangkan inisiatif strategis," demikian bunyi rencana tersebut.
Pernyataan ini mempertegas sikap Beijing yang tidak ingin lagi bergantung pada ekosistem teknologi AS. Sejarah pemblokiran terhadap perusahaan seperti Huawei dan ZTE, serta pembatasan ekspor chip AI oleh Nvidia di masa lalu, menjadi pendorong utama percepatan kemandirian ini.
Gerard DiPippo, analis senior sekaligus Associate Director lembaga riset RAND China Research Center, menilai kebijakan Washington tidak akan melunak dalam waktu dekat. Hal ini memaksa China untuk terus memperkuat strategi internal mereka.
"Para pemimpin China berpandangan bahwa Washington akan terus berupaya membatasi perkembangan teknologi China," kata Gerard DiPippo, analis senior sekaligus Associate Director lembaga riset RAND China Research Center.
Selain faktor teknologi, ketegangan militer di kancah internasional turut memengaruhi kewaspadaan Beijing. Intervensi Amerika Serikat di sejumlah negara seperti Iran dan Venezuela dianggap sebagai peringatan bagi keamanan nasional China.
Daniel R. Russel, Mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, berpendapat bahwa tindakan militer AS justru memicu kedekatan hubungan antara Beijing dan Moskow.
"Trump mungkin mengira ia sedang menunjukkan kekuatan militer untuk mengintimidasi Beijing. Namun, tindakannya di Venezuela dan Iran, justru kemungkinan besar akan mendorong Beijing memperkuat kemampuan untuk melawan AS, dan mempererat hubungan dengan Rusia," kata Russel.
Guna mendukung visi tersebut, China berencana meningkatkan anggaran militer sebesar 7 persen pada tahun ini. Total anggaran diperkirakan mencapai 277 miliar dollar AS atau setara Rp4.710 triliun untuk memperkuat Tentara Pembebasan Rakyat (TKR).
Pemerintah China merasa optimistis bahwa mereka dapat melampaui keunggulan Amerika Serikat di berbagai bidang futuristik. Keyakinan ini didasarkan pada potensi dominasi industri masa depan yang telah dipetakan secara nasional.
"Ini berarti produsen China akan terus mencari pembeli di seluruh dunia, dengan taktik kombinasi ekspor dan pemindahan kapasitas produksi ke luar negeri," imbuh Liu dikutip KompasTekno dari New York Times.
Zongyuan Zoe Liu dari Council on Foreign Relations juga menyoroti potensi kelebihan kapasitas produksi akibat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kondisi ini diprediksi akan mendorong ekspansi pasar internasional secara masif oleh perusahaan-perusahaan asal China.
"Jika kebijakan industri dijalankan dengan koordinasi yang minim di tingkat lokal, kelebihan kapasitas akan terus terjadi," kata Zongyuan Zoe Liu dari Council on Foreign Relations.
