Penulis : Bambang Ismoyo 14 Mei 2026 | 20:50 WIB
Foto udara petani memanen padi di Desa Babadan, Indramayu, Jawa Barat, belum lama ini. (ANTARA FOTO/Dedi Suwidiantoro)
JAKARTA, investor.id ÔÇô Pemerintah dinilai perlu memperkuat berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil di tengah tekanan global. Langkah yang didorong antara lain memperluas Program Padat Karya Tunai (PKT), memperkuat sektor pertanian, hingga memberikan insentif fiskal bagi industri manufaktur padat karya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa Program Padat Karya Tunai perlu diperluas, terutama di wilayah luar Pulau Jawa, karena memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian masyarakat.
ÔÇ£Program Padat Karya Tunai perlu diperluas, terutama di luar Jawa. Program seperti ini punya multiplier yang tinggi karena uang langsung berputar di masyarakat bawah dan menopang konsumsi lokal,ÔÇØ ujar Rendy saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).
Menurut dia, perluasan program padat karya penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, perhatian terhadap sektor pertanian juga penting. Rendy menilai sektor pertanian tetap menjadi fondasi perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan. Karena itu, pemerintah diminta memastikan distribusi subsidi pupuk dan benih berjalan tepat waktu agar produktivitas petani tetap terjaga.
Ia menegaskan sektor pertanian memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat desa. ÔÇ£Pemerintah perlu memastikan subsidi pupuk dan benih tepat sasaran dan tepat waktu agar produktivitas sektor pertanian tetap terjaga,ÔÇØ katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga didorong memperluas insentif fiskal untuk industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Rendy mengatakan insentif seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) seharusnya tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, tetapi diperluas agar industri padat karya memiliki ruang bertahan lebih besar.
Menurutnya, menjaga keberlangsungan industri padat karya jauh lebih penting dalam kondisi ekonomi saat ini karena sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap konsumsi domestik.
ÔÇ£Dalam kondisi global yang penuh tekanan, menjaga industri padat karya tetap bertahan jauh lebih penting untuk stabilitas tenaga kerja dan konsumsi domestik,ÔÇØ pungkas Yusuf Rendy.
Editor: Prisma Ardianto
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Rupiah Melorot, Ekspor Dapat Momentum
DBS Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 5,1%
ISEAI: Rupiah Rp 17.500, Ancaman ÔÇ£Normal BaruÔÇØ Ekonomi RI
Data Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Dinilai Janggal
Purbaya Beri Sinyal Pertumbuhan Ekonomi RI bakal Melambat
Macroeconomy 3 menit yang lalu Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 35 menit yang lalu Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 45 menit yang lalu LivinÔÇÖ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi LivinÔÇÖ by Mandiri.
Macroeconomy 46 menit yang lalu Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026 DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 57 menit yang lalu Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Macroeconomy 1 jam yang lalu Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Lagi Kecuali Perintah Presiden Menkeu Purbaya menegaskan tak akan ada tax amnesty lagi selama dirinya menjabat, kecuali atas perintah Presiden.
