Sejumlah pedagang gorengan di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, terpaksa kembali menggunakan minyak goreng curah akibat hilangnya stok Minyakita di pasaran pada Minggu (19/4/2026). Kelangkaan produk minyak goreng subsidi pemerintah tersebut dilaporkan telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Kondisi ini memicu kesulitan bagi para pelaku usaha mikro yang sebelumnya mengandalkan Minyakita sebagai bahan baku utama. Dilansir dari Megapolitan, para pedagang mengaku telah mencari pasokan ke berbagai pasar tradisional namun tetap tidak membuahkan hasil.
"Saya pakai curah lagi, balik curah lagi jadinya. Sebelumnya pakai Minyakita pas awal ada tuh," kata Iwan, Pedagang gorengan.
Iwan menjelaskan bahwa dirinya sudah mengupayakan pencarian stok hingga ke Pasar Anyar dan Pasar Cimahpar. Ketidakpastian pasokan ini membuat harga jual di tingkat pengecer menjadi tidak stabil dan cenderung mengalami kenaikan.
"Enggak jelas (harganya), biasa saya beli Rp 42.000 yang 2 liter. Itu ada sekarang Rp 45.000," jelas Iwan, Pedagang gorengan.
Selain harga Minyakita yang melambung, harga minyak curah pun disebutnya ikut bergejolak. Saat ini harga minyak curah di pasar berada pada kisaran Rp 23.000 hingga Rp 25.000 per kilogram.
"Iya, mau gimana lagi itu. Curah juga sama enggak jelas. Curah ada yang Rp 24.000, Rp 25.000 ada yang Rp 23.000," tambah Iwan, Pedagang gorengan.
Strategi berbeda dilakukan oleh Arna, pedagang lainnya di lokasi yang sama, yang memilih untuk mencampur sisa stok dengan minyak goreng merek swasta. Ia harus menempuh perjalanan cukup jauh ke wilayah Kabupaten Bogor demi mendapatkan barang tersebut.
"Sampai ke Pasar Parung, cuman harus dioplos sama minyak yang mahal biar bisa tetep dagang. Dikecilin orang komen, dinaikin harganya sama aja, jadi yaudah biasa aja," ujar Arna, Penjual gorengan.
Pihak pengelola pasar mengakui adanya hambatan distribusi dari pihak penyedia sejak pertengahan bulan ini. Perumda Pasar Pakuan Jaya menyatakan bahwa rantai pasokan dari pihak swasta terhenti total.
"Dengan swasta kita kerja sama untuk menyediakan Minyakita. Jadi kita disuplai oleh pihak ketiga untuk disalurkan ke para pedagang. Memang sudah 2 sampai 3 minggu tidak ada suplai lagi ke kami, jadi kami juga tidak bisa suplai ke pedagang pasar," kata Jenal Abidin, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya.
Upaya penelusuran telah dilakukan oleh tim operasional pasar, namun jawaban dari pihak ketiga selaku pemasok dinilai belum memberikan kepastian mengenai jadwal pengiriman berikutnya.
"Sudah, jadi kami ada tim UBMart di follow up dan memang belum bisa dikirim. Tidak jelas juga, belum bisa mengirim begitu saja," tutur Jenal Abidin, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya.
Kekosongan suplai ini berdampak langsung pada ketersediaan barang di gudang-gudang pasar di bawah naungan BUMD tersebut. Stok yang biasanya didistribusikan secara rutin kini terpantau habis di lapangan.
"Sehingga stok kami sudah menipis, sudah mulai habis bahkan sekarang di setiap pasar," lanjut Jenal Abidin, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya.
Padahal, dalam kondisi normal, pihak perumda menyalurkan ribuan dus minyak goreng ke pasar-pasar besar di Kota Bogor. Pengiriman tersebut kini terhenti sepenuhnya karena ketiadaan barang dari produsen.
"Biasanya, kan, kita suplai ke Pasar Sukasari, Pasar Jambu Dua, sekarang kita tidak bisa suplai. Biasanya perumda itu menyiapkan 3.000 dus sebulan dengan pengiriman 3 sampai 4 kali, tetapi sekarang sudah tidak bisa," jelas Jenal Abidin, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Bogor berencana melakukan koordinasi dengan Bulog untuk memetakan akar permasalahan kelangkaan ini. Pemeriksaan lapangan dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan.
"Saya telusuri hari Senin, ya. Kebetulan bertemu kepala Bulog besok hari Senin, nanti saya cek apakah ada kelangkaan ini hanya insiden atau bisa berdampak panjang," kata Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor.
Langkah intervensi berupa penyaluran langsung kepada masyarakat akan segera disiapkan jika ditemukan adanya pelanggaran harga di atas ketentuan pemerintah. Operasi pasar menjadi opsi utama untuk menstabilkan kembali situasi ekonomi di tingkat pedagang kecil.
"Kalau Senin, cek ada kelangkaan, hari Selasa kita operasi pasar. Kelangkaan dan harga tidak sesuai HET itu sudah jadi syarat untuk operasi pasar," jelas Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor.
