Pemerintah masih memberlakukan skema iuran jaminan kesehatan nasional dengan besaran nominal yang berbeda-beda bagi setiap kategori peserta. Besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti dikutip dari Kiaton.
Langkah ini diambil untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap berjalan stabil di tengah munculnya berbagai wacana penyesuaian tarif. Pembagian kelompok peserta menentukan nominal yang wajib dibayarkan saban bulannya berdasarkan data per 23 Maret 2026.
Perlindungan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah tetap menjadi fokus utama melalui skema subsidi serta bantuan iuran dari negara agar beban finansial warga tidak semakin berat. Skema iuran ini secara umum dibagi menjadi kelompok peserta yang dibayarkan pemerintah, pekerja formal, dan peserta mandiri.
Sistem asuransi sosial ini mengedepankan prinsip gotong royong, di mana peserta dengan kemampuan ekonomi lebih baik membantu pembiayaan warga yang kurang mampu. Berikut adalah rincian tarif untuk masing-masing kelompok peserta BPJS Kesehatan:
Kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Iuran kelompok ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui APBN atau APBD, sehingga peserta tidak dikenakan biaya bulanan.
Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) yang meliputi karyawan instansi pemerintah (PNS, TNI, Polri) serta pekerja swasta, iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji per bulan. Ketentuannya adalah 4% dibayar oleh pemberi kerja, sedangkan 1% sisanya dipotong langsung dari gaji pekerja.
Sementara bagi masyarakat yang bekerja sendiri atau bukan penerima upah (peserta mandiri/PBPU dan BP), besaran iuran ditentukan berdasarkan kelas layanan yang dipilih.
| Kelas Layanan | Besaran Iuran Per Orang |
|---|---|
| Kelas I | Rp 150.000 |
| Kelas II | Rp 100.000 |
| Kelas III | Rp 42.000 |
Khusus untuk kelas III, pemerintah masih memberikan subsidi sehingga beban riil yang dibayarkan oleh peserta biasanya lebih rendah dari nominal tersebut.
Apabila peserta PPU ingin mendaftarkan anggota keluarga di luar tanggungan utama (anak keempat dan seterusnya, orang tua, atau mertua), maka dikenakan iuran tambahan sebesar 1% dari gaji per orang per bulan.
Kelompok khusus seperti veteran, perintis kemerdekaan, beserta janda, duda, atau anak yatim piatu dari kelompok tersebut mendapatkan keistimewaan berupa iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui skema khusus.
Panduan Pembayaran dan Ketentuan Denda Pelayanan
Peserta wajib memahami tenggat waktu dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran iuran agar status kepesertaan tetap aktif. Batas waktu pembayaran iuran bulanan wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
Sejak tahun 2016, pemerintah telah menghapuskan denda keterlambatan pembayaran iuran bulanan sehingga tidak ada tambahan biaya jika peserta terlambat bayar. Namun, status kepesertaan akan dinonaktifkan sementara jika peserta menunggak pembayaran.
Jika dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali peserta memerlukan layanan rawat inap, maka akan dikenakan denda pelayanan. Berdasarkan Perpres 64/2020, denda pelayanan adalah sebesar 5% dari biaya diagnosa awal rawat inap dikalikan jumlah bulan tertunggak.
Jumlah bulan tertunggak maksimal yang dihitung dalam denda pelayanan adalah 12 bulan, dengan nilai denda paling tinggi sebesar Rp 30.000.000. Untuk kategori peserta PPU, beban denda pelayanan ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemberi kerja.
Upaya Pemerintah Menjaga Stabilitas Jaminan Kesehatan
Wacana mengenai kenaikan iuran memang sempat berembus di ruang publik, tetapi kebijakan tersebut dipastikan tidak akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kebijakan tersebut dipastikan tidak akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah." kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Skema subsidi akan terus dipertahankan oleh pemerintah agar warga miskin tetap terlindungi tanpa hambatan biaya. Sistem ini menempatkan BPJS Kesehatan sebagai jaring pengaman sosial untuk meratakan distribusi akses kesehatan.
Melalui mekanisme kepesertaan ini, warga yang memiliki gaji lebih tinggi secara otomatis berkontribusi lebih besar lewat persentase potongan gaji untuk menopang keberlanjutan dana jaminan kesehatan nasional.
