Selat Malaka mengukuhkan posisi sebagai titik transit minyak paling krusial di dunia setelah mencatatkan volume lalu lintas harian yang melampaui Selat Hormuz. Jalur sepanjang 900 kilometer ini menghubungkan pemasok energi dari Timur Tengah menuju pasar utama di Asia Timur.
Volume pengiriman minyak mentah dan gas yang melintasi Selat Malaka mencapai angka 23,2 juta barrel per hari pada semester pertama 2025, dilansir dari Money. Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 29 persen dari total aliran minyak maritim di seluruh dunia.
Sebagai perbandingan, aliran minyak di Selat Hormuz pada periode yang sama tercatat sebesar 20,9 juta barrel per hari. Data dari U.S. Energy Information Administration (EIA) menetapkan Selat Malaka sebagai oil transit chokepoint terbesar di dunia saat ini.
Peningkatan lalu lintas laut juga dilaporkan oleh Departemen Kelautan Malaysia yang mencatat sebanyak 102.500 kapal melintasi selat tersebut sepanjang 2025. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 94.300 kapal.
Ketergantungan negara-negara Asia Timur terhadap jalur ini sangat tinggi, terutama China yang mengirimkan sekitar 75 hingga 80 persen impor minyak lautnya melalui Selat Malaka. Kondisi ini menciptakan kerentanan strategis yang sering disebut sebagai Malacca Dilemma.
Risiko teknis tetap membayangi jalur ini karena adanya titik sempit seperti Phillips Channel di Singapura yang lebarnya hanya 2,7 kilometer. Selain itu, ReCAAP Information Sharing Centre mencatat terdapat 104 serangan kriminal di kawasan tersebut sepanjang tahun lalu.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan memberikan penegasan mengenai kedaulatan dan pengelolaan kolektif jalur perairan internasional tersebut bersama negara pesisir lainnya.
"Tidak ada keputusan sepihak yang dapat dibuat mengenai selat tersebut," kata Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.
Ia menjelaskan bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand terus melakukan patroli bersama untuk memastikan jalur tetap terbuka bagi pelayaran internasional. Langkah ini sekaligus menepis isu terkait rencana pengenaan tarif lintasan bagi kapal yang lewat.
Selaras dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan komitmen negara-negara pesisir untuk menjaga kelancaran arus perdagangan dunia di tengah ketegangan geopolitik global.
"Tidak ada keputusan sepihak yang dapat dibuat mengenai selat tersebut," ujar Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa hak lintas bagi seluruh pihak, termasuk Amerika Serikat dan China, tetap terjamin tanpa adanya pembatasan navigasi. Koordinasi antarnegara pesisir menjadi kunci stabilitas pasokan energi bagi industri di kawasan Asia Pasifik.
