Pemerintah Selandia Baru memangkas anggaran operasional lembaga negara secara bertahap mulai tahun depan guna memulihkan kredibilitas ekonomi di tengah lonjakan utang publik. Kebijakan pengetatan ini diprediksi mampu menghasilkan penghematan anggaran sebesar NZ$2,4 miliar atau sekitar Rp24,89 triliun selama periode perkiraan, sebagaimana dilansir dari Internasional.
Pengurangan anggaran operasional lembaga akan dimulai sebesar 2 persen pada tahun mendatang. Selanjutnya, pemerintah bakal menerapkan pemangkasan lanjutan masing-masing sebesar 5 persen pada dua tahun berikutnya.
Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini diambil demi menghindari pengeluaran yang tidak efisien di tengah situasi global yang tidak menentu. Pemerintah saat ini juga berkomitmen menjaga stabilitas keuangan menjelang pemilu November mendatang.
"Dengan pemilu yang akan segera tiba, sangat menggoda untuk menawarkan bantuan pengeluaran lagi. Pemerintah kami tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu," kata Willis.
Langkah pengetatan fiskal tersebut juga berimplikasi pada pengurangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) inti menjadi sekitar 1 persen dari populasi, atau berkurang 8.700 pekerja dibanding Desember tahun lalu. Pengurangan pegawai ini dipastikan tidak menyasar sektor esensial seperti guru, perawat, dokter, polisi, atau pekerja badan pemerintah lainnya.
"Selandia Baru tidak mampu lagi mengalami pengeluaran yang gagal," kata Willis.
Pekan lalu, pihak pemerintah mengumumkan alokasi pengeluaran operasional baru sebesar NZ$2,1 miliar untuk tahun 2026-2027, nilai yang lebih rendah NZ$300 juta dari perkiraan pada Desember. Kendati demikian, belanja modal negara tersebut justru ditingkatkan menjadi NZ$5,7 miliar.
