Pemerintah Rusia secara resmi telah mengesahkan undang-undang baru yang memberikan wewenang kepada Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya untuk melumpuhkan drone secara mandiri. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ancaman serangan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas-fasilitas vital di wilayah tersebut.
Melansir laporan CNBC Internasional, regulasi tersebut telah disetujui oleh Parlemen Rusia pada Selasa, 26 Mei 2026. Melalui beleid ini, staf di Bank Sentral Rusia kini diperbolehkan memegang senjata dan mengoperasikan sistem pertahanan udara tanpa harus menunggu bantuan dari pasukan khusus militer.
Daftar Lembaga yang Diizinkan Memiliki Sistem Pertahanan
Berikut adalah beberapa instansi utama yang kini memiliki izin untuk mengoperasikan sistem keamanan anti-drone mandiri:
- Bank Sentral Rusia (Central Bank of Russia).
- Sberbank, yang merupakan lembaga perbankan terbesar di negara tersebut.
- Asosiasi Pengumpulan Uang Tunai Rusia.
- Layanan Pos Khusus, lembaga yang bertanggung jawab atas pengiriman dokumen rahasia negara.
Lembaga-lembaga di atas kini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi dan mengeksekusi operasi pertahanan guna melindungi aset serta infrastruktur mereka dari ancaman udara maupun air.
Karyawan di lembaga-lembaga tersebut diberikan kewenangan khusus untuk mencegah pengoperasian berbagai jenis kendaraan otonom. Hal ini mencakup pesawat tak berawak (drone), kapal permukaan, hingga peralatan bawah air yang dianggap mengancam keamanan.
Hak penggunaan kekuatan ini bertujuan untuk menghalau serangan langsung terhadap fasilitas yang dilindungi. Selain itu, prosedur ini juga berlaku untuk melindungi keselamatan staf serta masyarakat yang berada di lokasi objek vital tersebut.
Mekanisme Pelumpuhan Drone
Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan oleh pihak bank dan lembaga terkait untuk menggagalkan serangan. Mulai dari gangguan sinyal kendali jarak jauh hingga tindakan penghancuran unit drone secara fisik.
Metode teknis yang akan diterapkan dalam sistem pertahanan ini meliputi:
- Pengacakan (jamming) sinyal kendali jarak jauh untuk memutus komunikasi drone.
- Intervensi pada panel kontrol guna mengambil alih atau mengalihkan rute unit.
- Kerusakan fisik atau penghancuran total terhadap unit drone yang mendekati target.
Langkah-langkah ini dianggap perlu karena militer Ukraina belakangan ini semakin gencar menggunakan drone jarak jauh. Kondisi tersebut memaksa Rusia untuk memperluas strategi pertahanan udara mereka ke sektor non-militer.
Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, Anatoly Aksakov, menyatakan bahwa sistem pertahanan ini akan dipasang secara permanen di dekat fasilitas utama. Ia menegaskan bahwa setiap lembaga harus menanggung sendiri seluruh biaya pengadaan peralatan tempur tersebut.
Aksakov menambahkan bahwa penggunaan pengacak sinyal akan menjadi lini pertahanan pertama untuk menyulitkan drone dalam membidik sasaran. Jika gangguan sinyal tidak cukup, maka tindakan menembak jatuh drone akan dilakukan sebagai langkah terakhir.
| Kategori Pertahanan | Metode Penindakan | Tanggung Jawab Biaya |
|---|---|---|
| Sistem Elektronik | Pengacakan sinyal (Jamming) dan intervensi kontrol | Instansi terkait (Mandiri) |
| Sistem Fisik | Penembakan jatuh drone menggunakan senjata api | Instansi terkait (Mandiri) |
| Cakupan Perlindungan | Fasilitas gedung, karyawan, dan dokumen rahasia | Instansi terkait (Mandiri) |
Tabel di atas merangkum bagaimana pembagian tugas dan pendanaan sistem keamanan baru yang akan diterapkan oleh sektor keuangan Rusia. Meskipun perang terus berlanjut sejak Februari 2022, kedua belah pihak secara resmi tetap membantah telah menargetkan infrastruktur sipil secara sengaja.
Hingga saat ini, upaya diplomatik untuk membawa Moskow dan Kyiv ke meja perundingan perdamaian masih menemui jalan buntu. Skala konflik justru terlihat semakin meluas dengan keterlibatan teknologi perang siber dan serangan jarak jauh yang kian intens.
