Rupiah Melemah ke Rp17.410 dan Beban Subsidi Energi Melonjak Tajam

Rupiah Melemah ke Rp17.410 dan Beban Subsidi Energi Melonjak Tajam
Foto: Ilustrasi Rupiah Melemah ke Rp17.410 dan Beban Subsidi Energi Melonjak Tajam.

Nilai tukar rupiah merosot ke level Rp17.410 per dolar AS pada perdagangan Selasa (5/5/2026) pagi menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini memperberat tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring lonjakan realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp118,7 triliun.

Pelemahan sebesar 17 poin atau 0,10 persen ini mencerminkan tren negatif mata uang Garuda di tengah dominasi dolar AS secara global. Dilansir dari Suara, kenaikan beban subsidi tersebut tercatat meroket hingga 266,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Analis mata uang DOO Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pendorong utama penguatan dolar AS yang menekan rupiah. Ia memprediksi mata uang domestik masih akan bergerak di zona merah dengan rentang fluktuasi antara Rp17.350 hingga Rp17.450 per dolar AS.

Lonjakan pengeluaran negara dipicu oleh kombinasi depresiasi nilai tukar, perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta peningkatan volume konsumsi bahan bakar. Kementerian Keuangan mencatat dana kompensasi kini membengkak menjadi Rp66,5 triliun, sementara alokasi subsidi berada di angka Rp52,2 triliun.

"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kemenkeu.

Laporan APBN KITA tersebut menegaskan bahwa gejolak harga minyak dunia telah memberikan beban signifikan bagi ketahanan keuangan negara. Di sisi konsumsi, terjadi kenaikan realisasi subsidi BBM sebesar 9,2 persen menjadi 3,17 juta kilo liter dan peningkatan gas LPG 3 kg sebanyak 3,8 persen.

Selain sektor energi, beban anggaran juga semakin berat akibat kenaikan penyaluran subsidi pupuk serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fenomena ini terjadi di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik dari guncangan pasar eksternal yang terus berlanjut.

Artikel terkait

Rekomendasi