Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS yang terus anjlok sepanjang Mei ini membuat bahan baku impor termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tertekan.
Kondisi ini pun sangat berpengaruh terhadap harga BBM nonsubsidi, di tengah posisi Indonesia yang merupakan net importir minyak sejak 2004, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Menurut pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Hamid Paddu, itu terjadi lantaran produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Adapun produksi Indonesia hanya 650 ribu barel per hari. Dengan kata lain, lebih dari 50% kebutuhan harus dipenuhi melalui impor.
"Nah, untuk impor tentu dibeli dengan nilai mata uang, valuta asing, dalam hal ini dollar AS. Makanya, nilai tukar amat mempengaruhi harga BBM," kata Hamid, Sabtu (16/5/2026).
Seperti diketahui, pada pertengahan Mei, mata uang Rupiah menunjukkan tren semakin melemah. Bahkan pada 15 Mei 2026, kurs Rupiah berada pada level Rp17.600 per dollar AS (US$).
Hamid mengatakan baik nilai tukar mata uang maupun harga minyak dunia, kini sudah melebihi asumsi APBN. Dalam APBN 2026, asumsi nilai tukar adalah Rp16.500 per US$. Adapun harga minyak dunia saat ini US$105 per barel, jauh di atas asumsi APBN yaitu US$70 per barel.
"Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia, kemudian dari kurs," kata Hamid.
Karena itu, kata dia, amat wajar jika badan usaha termasuk Pertamina, pada saatnya kembali menaikkan harga BBM. Apalagi, Hamid memprediksi, pelemahan mata uang Rupiah masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun.
"Itu otomatis, lantaran ini kan market. Jadi harga jual BBM nonsubsidi tidak dicampuri pemerintah. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM non subsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan baku naik, dia harus menaikkan BBM," kata Hamid.
Menurut Hamid, apabila badan usaha termasuk Pertamina tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, justru akan berdampak sangat besar pada kondisi finansial BUMN tersebut. Sangat berat bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan melalui impor dengan nilai dollar AS yang sudah tinggi.
"Begitu membeli yang baru dengan harga baru, kurs yang baru, berarti kan uangnya sudah besar sekali," kata Hamid.
Pada sisi lain, Hamid menyebut, saat ini literasi masyarakat terkait energi sudah baik. Masyarakat sudah paham, jika badan usaha seperti Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.
"Makanya sekian tahun tak pernah ada gejolak jika harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik," kata Hamid.
