Kementerian Keuangan melaporkan lonjakan drastis realisasi subsidi dan kompensasi hingga mencapai Rp118,7 triliun per akhir Maret 2026. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 266,5 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Suara.
Pembengkakan anggaran ini terdiri atas penyaluran subsidi senilai Rp52,2 triliun dan dana kompensasi yang mencapai Rp66,5 triliun. Pemerintah mengidentifikasi tekanan pada nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebagai faktor eksternal utama yang membebani kas negara.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP (Indonesian Crude Price), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KITA pada Senin (4/5/2026).
Selain faktor global, kenaikan volume konsumsi energi di dalam negeri turut memperberat beban belanja. Realisasi subsidi BBM tercatat menyentuh 3,17 juta kilo liter atau naik 9,2 persen, sementara penggunaan LPG 3 kg meningkat 3,8 persen menjadi 1.419 juta kilogram dibandingkan Maret 2025.
Sektor kelistrikan juga mencatatkan pertumbuhan pengguna subsidi sebesar 2,4 persen dengan total 42,9 juta pelanggan. Pada sektor non-energi, penyaluran subsidi pupuk tercatat tumbuh 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton seiring dengan peningkatan jumlah debitur KUR yang mencapai 1,1 juta orang.
"Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga energi, termasuk pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022," tulis Kemenkeu dalam keterangannya terkait upaya pengelolaan risiko fiskal.
| Indikator | Realisasi Maret 2026 | Pertumbuhan (yoy) |
|---|---|---|
| Total Subsidi & Kompensasi | Rp118,7 Triliun | 266,5% |
| Subsidi BBM | 3,17 Juta KL | 9,2% |
| LPG 3 Kg | 1.419 Juta Kg | 3,8% |
| Pelanggan Listrik Bersubsidi | 42,9 Juta Orang | 2,4% |
| Subsidi Pupuk | 1,9 Juta Ton | 13,6% |
