Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kuartal pertama 2026 telah menyentuh angka 13,97 persen. Informasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data yang dilansir dari Megapolitan, total belanja daerah tersebut setara dengan Rp 10,38 triliun dari pagu APBD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Realisasi pendapatan daerah hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp 9,57 triliun atau 13,39 persen.
"Realisasi belanja daerah sudah mencapai 13,97 persen atau sebesar Rp 10,38 triliun," ucap Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 5,82 triliun serta pengeluaran pembiayaan senilai Rp 243,2 miliar. Dari perhitungan tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) berada pada angka Rp 4,77 triliun.
Terkait teknis pelaksanaan program, Pramono memaparkan bahwa sebanyak 94.798 paket pengadaan telah diselesaikan sepanjang tiga bulan pertama tahun ini.
"Dan untuk itu secara khusus kami minta untuk sisanya dipercepat sehingga performan APBD kita akan sehat dan berjalan dengan baik," kata Pramono.
Pemerintah daerah mengarahkan penggunaan anggaran ini untuk akselerasi program prioritas serta menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pramono mengidentifikasi konflik geopolitik Timur Tengah dan fenomena El Nino sebagai risiko utama tahun ini.
"Pemerintah DKI Jakarta harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi tersebut agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ucap Pramono.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta saat ini tercatat di angka 5,21 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2026 juga menunjukkan angka positif di level 145,5.
"Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk merespons dengan kebijakan yang tepat," kata Pramono.
Pihak pemerintah kini sedang melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan fiskal baru. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pemberian relaksasi pajak daerah guna memicu daya beli masyarakat.
"Setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara profesional dan dipertanggungjawabkan secara terbuka," ujar Pramono.
