Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kebijakan subsidi negara guna menjaga ketahanan APBN di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi membebani keuangan negara.
Dilansir dari Kompas, kebijakan subsidi ini berfungsi sebagai instrumen peredam gejolak atau shock absorber. Namun, Purbaya menegaskan bahwa penyalurannya harus tetap terukur dan tepat sasaran agar tidak merusak stabilitas fiskal nasional.
"Jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya. Kita kan enggak kelebihan, yang kita kasih yang bersubsidi. Yang non-subsidi biarin saya lepas ke pasar," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Strategi tersebut diterapkan pemerintah untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap stabil meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.
"Waktu minyak dunia naik, yang naik itu non-subsidi. Yang subsidi kan enggak naik. Jadi inflasinya bisa dikendalikan, daya beli masyarakat terjaga," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
Penetapan setiap kebijakan subsidi saat ini berbasis pada data yang matang karena APBN memiliki peran krusial sebagai penggerak roda ekonomi. Purbaya menegaskan bahwa instrumen anggaran ini tidak boleh dikelola berdasarkan perkiraan semata.
"APBN itu bukan sekadar anggaran, tapi juga shock absorber dan engine ekonomi. Jadi semua harus dihitung, bukan kira-kira," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.
Disiplin dalam pemberian subsidi ini juga sejalan dengan peringatan yang diberikan oleh lembaga internasional. Pihak IMF dan Bank Dunia telah menyampaikan pesan agar negara-negara tidak terlalu agresif dalam menggelontorkan subsidi yang dapat mengancam ketahanan fiskal.
"Main message dari IMF dan World Bank itu sama, jangan kelebihan memberikan subsidi. Yang penting kita manage dengan betul," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah saat ini dinilai masih memiliki ruang fiskal serta lapisan pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi. Hal ini menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga kepercayaan publik maupun investor global.
"Semua risiko kita ukur, mana yang bisa diambil, mana yang dihindari. Kita juga yang menjaga kepercayaan ke investor dan masyarakat," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
