Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui penguatan mekanisme Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) guna menyelesaikan hambatan bisnis bagi para investor asing dan pelaku usaha internasional.
Langkah strategis ini disampaikan di hadapan para duta besar negara sahabat dan asosiasi bisnis internasional dalam International Seminar on Debottlenecking Channel yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Purbaya menegaskan bahwa kanal pengaduan pengusaha tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan investor dengan cara mendengarkan kendala lapangan secara langsung. Melalui metode ini, pemerintah dapat merumuskan perbaikan regulasi yang lebih tepat sasaran dan solutif.
"Saya mendengarkan dari sektor swasta apa masalah mereka dan kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya kami juga akan memperbaiki regulasi sesuai dengan itu. Jadi menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kami menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara rutin melalui sidang mingguan yang bertujuan menuntaskan satu hingga dua kasus hambatan bisnis. Sejak pertama kali diluncurkan pada 16 Desember 2025, layanan ini tercatat telah menghimpun 142 laporan dari para pelaku usaha.
Data pemerintah menunjukkan sebanyak 83 pengaduan telah dibahas dalam forum terbuka, sementara 45 di antaranya diklaim telah berhasil diselesaikan sepenuhnya hingga saat ini.
"Dengan ini saya memastikan mekanisme yang efektif dan efisien untuk memfasilitasi kekhawatiran investor tentang perizinan dan proses yang lancar terkait kekhawatiran investor mengenai investasi dan bisnis mereka di Indonesia," tutur Purbaya.
Kepastian hukum dan kelancaran birokrasi menjadi janji utama Kemenkeu untuk menarik lebih banyak modal global masuk ke tanah air. Purbaya menjamin setiap kendala yang dihadapi pengusaha akan dihilangkan demi terciptanya operasional bisnis yang lebih stabil.
"Jadi para duta besar, pengusaha yang menghadiri pertemuan ini, jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis Anda di negara ini, beri tahu kami. Kami akan memastikan bahwa kami akan menghilangkan hambatan tersebut sesegera mungkin. Mungkin dalam satu atau lebih proses, tetapi kami pasti akan menghilangkannya," janji Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh komunitas bisnis dunia untuk tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Ajakan ini didasari pada potensi besar yang ditawarkan oleh pasar domestik yang sedang berkembang.
"Dengan ini saya mendorong semua investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi dengan percaya diri di negara Indonesia yang menjanjikan ini," tambahnya.
Keterlibatan sektor swasta dipandang sangat krusial mengingat belanja pemerintah hanya menyumbang 10 persen terhadap struktur perekonomian nasional. Sisanya, sebesar 90 persen kontribusi ekonomi, datang dari aktivitas dunia usaha yang produktif.
"Tanpa partisipasi sektor swasta yang signifikan, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, sementara kita tahu bahwa target kita adalah 8% pada tahun 2029. Oleh karena itu kami memahami bahwa kita perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita. Memiliki iklim bisnis lebih baik, kebijakan investasi kredibel, kerangka hukum kuat dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita," jelas Purbaya.
