Kondisi fiskal Indonesia dipastikan tetap aman dan tidak akan terbebani oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa (Kopdes). Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin (18/5/2026), seiring munculnya kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait ruang fiskal negara, seperti dilansir dari Money.
Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa defisit anggaran negara hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang terkendali. Menurutnya, angka defisit tersebut tetap terjaga dengan baik di bawah batas aman yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah sendiri diakui terus melakukan perhitungan secara cermat dan hati-hati mengenai kebutuhan anggaran untuk setiap program prioritas. Langkah ini dilakukan demi memastikan kesehatan dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
Pernyataan ini sekaligus merespons kritik dari media internasional, The Economist, yang menyebut kebijakan fiskal Indonesia mulai tidak beraturan. Purbaya Yudhi Sadewa menilai pandangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan jika dibandingkan dengan rasio utang yang dimiliki oleh negara-negara maju saat ini.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya. Utangnya berapa?" kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Rasio utang pemerintah Indonesia disebut masih jauh lebih rendah daripada mayoritas negara di Eropa yang catatan utangnya sudah mendekati angka 100 persen terhadap PDB. Saat ini, rasio utang Indonesia tercatat masih berada di kisaran angka 40 persen.
"Itu mendekati 100 persen semua dari PDB, utang kita masih 40. Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Sebelumnya, potensi tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia sempat menjadi sorotan dari sejumlah ekonom serta lembaga internasional. Penambahan beberapa program prioritas baru, termasuk pengembangan koperasi desa dan program makan gratis, dinilai berisiko mempersempit ruang fiskal apabila pemerintah tidak mampu meningkatkan penerimaan negara.
