PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mendorong pemerintah untuk melakukan pengkajian komprehensif terhadap rencana penerapan skema bagi hasil tambang yang mengadopsi model sektor minyak dan gas bumi (migas). Permintaan ini disampaikan pada Kamis (7/5/2026) guna memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik industri pertambangan.
Dilansir dari Ekonomi, Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menyatakan bahwa rencana adopsi mekanisme seperti cost recovery atau gross split perlu ditinjau lebih dalam. Perbedaan fundamental antara risiko eksplorasi migas dan tantangan logistik pertambangan batubara menjadi alasan utama perlunya evaluasi tersebut.
Eko Prayitno menekankan pentingnya menjaga margin keuntungan bagi pelaku usaha agar keberlanjutan proyek strategis tetap terjamin. Hal ini berkaitan dengan ambisi perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi melalui program hilirisasi.
ÔÇ£Skema apa pun yang dipilih harus tetap mempertimbangkan margin yang sehat agar perusahaan dapat terus mengembangkan proyek-proyek strategis dan hilirisasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional,ÔÇØ kata Eko.
Pihak manajemen PTBA menilai regulasi turunan yang jelas sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian bagi emiten di bursa saham. Sebagai perusahaan terbuka, PTBA sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor publik serta kepastian hukum dalam operasional jangka panjang.
ÔÇ£Namun, kepastian hukum merupakan variabel krusial bagi perusahaan terbuka seperti PTBA untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan keberlanjutan operasional jangka panjang,ÔÇØ ujar Eko.
Selain masalah skema bagi hasil, daya saing investasi sektor tambang nasional juga menjadi sorotan. PTBA mengingatkan agar total beban fiskal, termasuk royalti dan pajak, tidak melampaui batas kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara produsen tambang lainnya.
Eko juga mengusulkan adanya pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang berkomitmen menjalankan hilirisasi, seperti proyek gasifikasi maupun pembangunan PLTU mulut tambang. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pendapatan negara dan minat investasi.
ÔÇ£Kami meyakini pemerintah akan merumuskan formula yang seimbang sehingga optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai dan minat investor semakin tinggi untuk melakukan pengembangan di sektor pertambangan Indonesia,ÔÇØ ujar Eko.
