Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan peluang bagi partai politik untuk membeli hak penamaan atau naming rights pada halte transportasi publik di Jakarta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Selasa (14/4/2026). Langkah strategis ini dinilai sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang lebih terbuka terhadap kolaborasi komersial.
Kebijakan tersebut diproyeksikan dapat menambah sumber pemasukan pemerintah daerah melalui komersialisasi nama fasilitas umum. Dilansir dari Megapolitan, keterbukaan akses ini tidak hanya terbatas pada sektor korporasi, melainkan merangkul berbagai pihak selama mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono Anung menjelaskan bahwa identitas Jakarta sebagai kota modern menuntut adanya keterbukaan terhadap berbagai bentuk kerja sama. Hal ini menjadi landasan berpikir dalam menyusun kebijakan pemanfaatan aset publik untuk kepentingan komersial secara tertata.
"Saya memang berpikir bahwa Jakarta ini sebagai kota global, kota modern harus membuka diri terhadap berbagai hal," ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mematangkan draf aturan teknis agar implementasi pemberian hak penamaan tersebut tetap mengedepankan aspek estetika lingkungan. Pramono menekankan bahwa visual kota dan kenyamanan warga pengguna transportasi tidak boleh terganggu oleh adanya label komersial pada fasilitas tersebut.
"Tentunya naming rights yang akan diberikan tidak boleh juga mengganggu keindahan kota, dan nanti akan kami atur untuk itu," kata Pramono Anung.
Terkait mekanisme partisipasi bagi partai politik yang berminat, pemerintah daerah sedang merumuskan detail operasional agar transparansi tetap terjaga. Penegasan mengenai penyusunan aturan ini disampaikan Pramono saat melakukan kunjungan kerja di kantor Bina Marga DKI Jakarta.
"Naming rights ini tentunya nanti akan kita buat aturan yang lebih perinci dan detail," ujar Pramono Anung.
Rencana komersialisasi ini sebelumnya juga sempat diutarakan Pramono dalam sebuah kegiatan keagamaan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (10/4/2026). Di hadapan sejumlah tokoh politik, ia memberikan gambaran mengenai potensi kerja sama yang bisa dilakukan oleh berbagai merek dagang maupun organisasi politik.
"Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," kata Pramono Anung.
