Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah melakukan kajian untuk memperluas jangkauan program sekolah swasta gratis hingga mencakup institusi madrasah pada Kamis (30/4/2026). Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan pendidikan gratis dapat diterapkan secara merata dan adil bagi seluruh elemen masyarakat di Jakarta.
Dilansir dari Megapolitan, kebijakan ini bertujuan menyelaraskan standar bantuan antara sekolah umum dan madrasah. Pramono menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan terhadap semua lingkungan pendidikan yang ada di wilayah ibu kota tanpa terkecuali.
"Pokoknya harus adil bagi semuanya, termasuk madrasah. Sekali lagi termasuk madrasah," ucap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Hingga saat ini, skema sekolah gratis telah diimplementasikan pada 103 sekolah swasta di Jakarta, sementara seluruh sekolah negeri sudah tidak dipungut biaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan sektor pendidikan sebagai fokus utama dalam kerja sama dengan legislatif daerah.
Berbagai inisiatif bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah terus digulirkan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin akses pendidikan bagi warga yang mengalami kendala ekonomi.
"Mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu," kata dia.
Dukungan politik dari jajaran DPRD DKI Jakarta dilaporkan sangat solid terhadap penguatan anggaran di bidang pendidikan. Penambahan jumlah sekolah yang digratiskan akan terus dilakukan seiring dengan ketersediaan kapasitas keuangan daerah di masa mendatang.
"Tadi saya melihat semuanya memberikan dukungan yang absolut, sehingga mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah," kata dia.
Dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, sejumlah anggota legislatif memberikan interupsi terkait perluasan program ini. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Subki, meminta perhatian khusus bagi madrasah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Subki berpendapat bahwa siswa madrasah memiliki hak yang sama sebagai warga Jakarta pembayar pajak untuk merasakan manfaat dari anggaran daerah. Ia mendesak agar tidak ada lagi pembedaan perlakuan dalam penyaluran bantuan pendidikan.
"Masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Mohon dicatat, jangan lupa di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, Madrasah," ujar Subki.
Peningkatan pendapatan daerah diharapkan mampu menutup biaya operasional madrasah swasta agar bisa digratiskan sepenuhnya. Harapan tersebut disampaikan sebagai solusi untuk menghapus kesenjangan pendidikan di Jakarta yang telah berlangsung lama.
"Jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan. Mudah-mudahan keuangan Jakarta bisa mendapatkan peningkatan, dengan madrasah swasta gratis," katanya.
