Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana merumuskan regulasi mendalam mengenai skema hak penamaan atau naming rights pada fasilitas halte transportasi publik di Jakarta. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan di kantor Bina Marga DKI Jakarta pada Selasa, 14 April 2026.
Langkah ini diambil sebagai strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, komersialisasi nama fasilitas publik tersebut menyasar berbagai pihak mulai dari perusahaan swasta hingga organisasi politik.
Penyusunan aturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi para mitra yang berminat bekerja sama. Pramono menilai Jakarta perlu beradaptasi dengan tren kota-kota besar di dunia dalam hal inovasi pembiayaan infrastruktur.
"Naming rights ini tentunya nanti akan kita buat aturan yang lebih rinci dan detail," ucap Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga fungsi estetika di tengah upaya komersialisasi ruang publik tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar untuk mentransformasi Jakarta menjadi kota global yang kompetitif.
"Tetapi saya memang berpikir bahwa Jakarta ini sebagai kota global, kota modern harus membuka diri terhadap berbagai hal," katanya.
Meski membuka ruang bagi sponsor, otoritas daerah memastikan akan ada koridor ketat yang mengatur implementasinya di lapangan. Hal ini dilakukan agar penempatan nama merek atau organisasi tidak merusak tata ruang visual kota.
"Tentunya naming rights yang akan diberikan tidak boleh juga mengganggu keindahan kota, dan nanti akan kami atur untuk itu," ujar Pramono.
Rencana pemberian izin hak penamaan ini juga telah disampaikan di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua. Pramono menegaskan transparansi akan menjadi kunci utama dalam pengelolaan pendapatan dari sektor ini.
"Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," kata Pramono.
