Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai eksportir tunggal secara wajib untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi dalam Peraturan Pemerintah terbaru mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Kebijakan strategis tersebut diumumkan langsung oleh kepala negara dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Suara.
Langkah penunjukan korporasi milik negara ini diambil untuk menata ulang sistem perdagangan internasional Indonesia, namun komoditas strategis nikel dipastikan tidak masuk dalam cakupan aturan badan ekspor tersebut.
"Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Presiden Prabowo Subianto.
Penerapan regulasi ini memaksa seluruh produsen dalam negeri untuk menyalurkan aktivitas perdagangan luar negeri mereka melalui korporasi negara yang telah ditunjuk resmi.
"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah merancang regulasi ketat ini demi menertibkan administrasi dan mencegah kebocoran pendapatan negara dari sektor komoditas unggulan.
"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.
Melalui implementasi sistem satu pintu tersebut, kepala negara menargetkan perolehan devisa negara mampu bersaing dengan performa ekonomi negara-negara berkembang lainnya.
"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Sesungguhnya, kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia, karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual ke luar Indonesia, kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual," kata Prabowo.
Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat, kepala negara menambahkan bahwa skema serupa telah lazim dijalankan oleh berbagai negara produsen energi dunia di Timur Tengah hingga Asia Tenggara.
"Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita," ujar Presiden.
Kepala negara menutup penjelasannya dengan menyatakan keyakinan bahwa seluruh elemen kepemimpinan nasional akan mendukung pengawasan ketat atas komoditas milik publik demi kepentingan nasional.
"Saya percaya dan yakin setiap warga negara apalagi pemimpin-pemimpin yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali, sudah terlalu lama saudara-saudara sekalian," kata Presiden di hadapan anggota DPR RI dan pejabat negara.
