Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di seluruh sekolah di Indonesia menuai reaksi dari kalangan pendidik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan catatan kritis terkait instruksi tersebut yang disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Paris baru-baru ini.
P2G menilai bahwa kebijakan di sektor pendidikan tidak seharusnya disusun hanya berdasarkan momentum diplomatik atau pertemuan bilateral semata. Organisasi guru ini menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai kebutuhan nyata siswa sebelum menetapkan kebijakan kurikulum baru.
Kritik Atas Urgensi dan Beban Kurikulum
Koordinator P2G, Satriwan Salim, mempertanyakan landasan dari instruksi tersebut karena dianggap kurang memiliki penjelasan rinci mengenai urgensinya. Ia merasa khawatir pengelolaan pendidikan akan menjadi tidak konsisten jika setiap pertemuan diplomatik menghasilkan kebijakan wajib bahasa baru.
Satriwan memberikan gambaran jika nantinya setiap kunjungan ke negara lain, seperti Jepang, China, atau Belanda, diikuti dengan kewajiban mempelajari bahasa negara tersebut. Menurutnya, tata kelola pendidikan harus dilakukan secara profesional dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Selain itu, P2G juga menyoroti potensi beban kurikulum yang semakin padat bagi siswa di jenjang SD hingga SMA. Penambahan mata pelajaran wajib baru dikhawatirkan akan memberatkan proses belajar-mengajar yang saat ini sudah cukup kompleks.
Tantangan besar lainnya yang dihadapi pemerintah adalah ketersediaan tenaga pendidik bahasa asing dalam jumlah yang sangat masif di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah estimasi kebutuhan guru bahasa asing jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara nasional:
Estimasi kebutuhan tenaga pendidik bahasa asing menurut kalkulasi P2G:- Setiap sekolah diasumsikan membutuhkan minimal dua orang guru untuk masing-masing bahasa asing tersebut.
- Dengan total sekitar 240 ribu sekolah di seluruh Indonesia, maka diperlukan sekitar 480 ribu guru bahasa Prancis dan Portugis.
- Pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan lulusan keguruan bahasa asing tersebut dalam waktu singkat.
Penjelasan di atas menunjukkan betapa besarnya sumber daya manusia yang harus disiapkan jika bahasa asing tersebut diwajibkan secara merata. Saat ini, sistem pendidikan Indonesia sebenarnya sudah menyediakan ruang bagi bahasa asing melalui mekanisme yang lebih fleksibel.
Bahasa Prancis Sebagai Mata Pelajaran Pilihan
Satriwan menjelaskan bahwa Bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru karena telah tersedia sebagai pilihan bagi siswa yang berminat. Hal ini sudah berjalan sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih minat mereka.
Di sekolah vokasi atau SMK, bahasa asing non-Inggris bahkan sudah menjadi bagian integral dari program keahlian tertentu. Bidang seperti perhotelan dan pariwisata sudah lama mengintegrasikan bahasa asing lain untuk menjawab kebutuhan industri kerja yang spesifik.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sebenarnya sedang menyiapkan program sertifikasi khusus untuk berbagai bahasa asing. Program ini mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, hingga Prancis yang menyasar ribuan siswa di ratusan SMK.
Prioritas Pembenahan Kemampuan Dasar
Daripada mewajibkan bahasa baru, P2G menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan kemampuan dasar siswa yang saat ini masih memprihatinkan. P2G merujuk pada data capaian akademik nasional yang menunjukkan nilai rata-rata mata pelajaran inti masih sangat rendah.
Berikut adalah perbandingan nilai rata-rata Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA tahun 2025 yang menjadi dasar kekhawatiran P2G:
| Mata Pelajaran | Rata-Rata Nilai Nasional |
|---|---|
| Bahasa Indonesia | 55,38 |
| Matematika | 36,10 |
| Bahasa Inggris | 24,93 |
Data di atas memperlihatkan bahwa penguasaan literasi dan numerasi dasar siswa masih membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. P2G menilai peningkatan kualitas pada mata pelajaran utama jauh lebih mendesak dibandingkan menambah beban bahasa baru.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah demi menghadapi perkembangan dunia di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan di Istana Elysee sebagai upaya mempererat hubungan kerja sama sains dan teknologi antara Indonesia dan Prancis.
