Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dugaan praktik curang berupa under invoicing atau pemalsuan dokumen nilai ekspor-impor yang berlangsung selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024 telah memicu kerugian negara yang sangat masif.
Manipulasi data oleh para eksportir dan importir nakal tersebut dilaporkan membuat Indonesia kehilangan kekayaan senilai 900 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp15.400 triliun, seperti dilansir dari Money.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat dirinya menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
"Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo membeberkan modus operandi para pengusaha nakal yang sengaja mendirikan perusahaan di luar negeri untuk menjual komoditas tanah air dengan harga jauh di bawah nilai pasar asli.
Praktik manipulasi ini dinilai bisa lolos di dalam negeri, namun pergerakannya tetap terpantau oleh sistem pencatatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena negara tujuan tetap mencatat volume komoditas secara akurat.
"Kita kirim 10.000 ton batubara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat," tutur Prabowo.
Menurut penjelasan Kepala Negara, aksi penipuan di atas kertas ini jamak ditemukan pada ekspor produk kelapa sawit serta hampir seluruh jenis komoditas utama lainnya.
Selain manipulasi dokumen perdagangan, kebocoran pendapatan negara juga diperparah oleh aksi penyelundupan barang yang marak memanfaatkan jalur-jalur ilegal atau pelabuhan tikus.
"Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus," ucap Prabowo.
Ia pun sangat menyayangkan hilangnya potensi dana yang sedemikian besar, yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan nasional.
"900 miliar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?" ujar Prabowo.
Merespons situasi darurat tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan instruksinya untuk melakukan pembenahan total pada tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ia kemudian mengungkit memori sejarah pada masa Orde Baru, saat instansi penegak hukum kepabeanan tersebut terpaksa ditutup sementara akibat tingginya tingkat korupsi internal dan tugasnya dialihkan ke pihak swasta.
"Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?" kata Prabowo.
