Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan drastis suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar bagi keluarga prasejahtera dari 24 persen menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan ini disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026), dilansir dari Nasional.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya pemerintah untuk menghapus ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini dinilai lebih membebani pelaku usaha mikro. Presiden menekankan bahwa skema bunga baru harus mampu menyaingi tingkat bunga yang dinikmati pengusaha skala besar.
"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo kemudian membandingkan kemudahan akses modal yang diperoleh kelompok ekonomi atas dibandingkan dengan masyarakat miskin. Ia menyatakan ketidakpahamannya terhadap sistem yang justru membebani kelompok rentan dengan bunga tinggi di negara yang berlandaskan Pancasila.
"Padahal, pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Iya Pak Rosan, berapa? 9 persen? Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," tutur Prabowo Subianto.
Presiden berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan sistem yang ada. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan secara nyata melalui tindakan, bukan sekadar menjadi slogan.
"Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," ujar Prabowo Subianto.
Selain sektor pembiayaan, Kepala Negara menyoroti hambatan birokrasi yang memperlambat investasi dan operasional usaha. Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah proses perizinan demi meningkatkan efisiensi nasional.
"Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun," ujar Prabowo Subianto.
Guna mengatasi tumpang tindih aturan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi diminta segera membentuk satuan tugas khusus deregulasi. Prabowo memastikan bahwa pelaku usaha yang patuh aturan akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja.
"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali," kata Prabowo Subianto.
Menutup arahannya, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa kondisi keuangan negara akan mencukupi untuk mendukung program-program kerakyatan tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan langkah-langkah strategis bagi pembangunan ekonomi.
"Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini," imbuh Prabowo Subianto.
