Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan minimal satu juta rumah bagi kaum buruh dan pekerja di seluruh Indonesia mulai tahun ini guna menekan beban biaya hidup. Target ambisius tersebut disampaikan kepala negara saat menghadiri aksi May Day di Monas pada Jumat, 1 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Money.
Lokasi pembangunan hunian ini akan dipusatkan pada klaster-klaster yang memiliki akses langsung dengan kawasan industri agar pengeluaran transportasi dan sewa tempat tinggal berkurang. Pemerintah mencatat realisasi pembangunan rumah tahun ini telah mencapai angka 350.000 unit sebelum mengejar target baru tersebut.
"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja," jelas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Selain penyediaan tempat tinggal, pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah sakit, sekolah, pusat kebugaran, hingga tempat penitipan anak atau daycare akan diintegrasikan di sekitar hunian. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah melalui infrastruktur penunjang masa kini.
"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.
Penyediaan layanan penitipan anak secara khusus diharapkan dapat membantu para orang tua untuk tetap produktif bekerja. Sementara itu, untuk mobilitas harian, para buruh nantinya akan mendapatkan akses transportasi publik dengan tarif khusus melalui kepemilikan kartu anggota.
ÔÇ£Saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan,ÔÇØ jelas Prabowo.
Kebijakan strategis lain yang turut diteken oleh Presiden adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online. Prabowo mengambil langkah tegas dengan membatasi potongan maksimal yang boleh diambil oleh pihak aplikator.
"Berapa? 10 (persen)? kalian minta 10 pesen? iya? Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen," tegas Prabowo.
Melalui aturan baru ini, pengemudi ojek online dipastikan akan menerima porsi bagi hasil yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pemerintah mengupayakan agar para pengemudi bisa mengantongi pendapatan minimal sebesar 92 persen dari total transaksi pelanggan.
"Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," katanya.
