Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran mendatang. Target tersebut disampaikan langsung saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penentuan target ini menjadi pijakan awal pemerintah dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang. Dilansir dari Nasional, perumusan kebijakan anggaran tersebut digodok di tengah situasi geopolitik serta geoekonomi global yang tidak menentu akibat konflik bersenjata di wilayah Eropa dan Timur Tengah.
Dampak ketegangan dunia tersebut diakui memberikan pengaruh yang signifikan terhadap roda perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Oleh sebab itu, kepala negara memilih turun langsung demi memastikan arah kebijakan fiskal tetap berfokus pada penguatan fondasi ekonomi domestik.
"APBN adalah alat melindungi dan memperkokoh dasar ekonomi bangsa," ujar Prabowo, Presiden RI.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, struktur pendapatan negara diproyeksikan berada pada rentang 11,82 persen sampai 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk membiayai program prioritas. Di sisi lain, pagu belanja negara ditetapkan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB guna menggerakkan pembangunan nasional.
Melalui postur anggaran tersebut, defisit APBN 2027 dipatok secara terukur pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah juga merumuskan asumsi makro dengan target inflasi pada level 1,5 persen sampai 3,5 persen serta suku bunga SBN tenor 10 tahun di angka 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500. Sementara itu, sektor energi menetapkan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$70 hingga US$95 per barel, dengan target lifting minyak bumi 602 ribu-615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 934.000-977.000 barel setara minyak per hari.
Pada sasaran pembangunan sosial ekonomi, pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditekan ke kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen, indeks modal manusia dibidik pada level 0,575, rasio gini sebesar 0,362 hingga 0,367, dan proporsi kerja formal mencapai 40,81 persen.
