Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan penurunan rasio gini Indonesia menjadi 0,362 hingga 0,367 dalam RAPBN 2027 demi memperkecil kesenjangan sosial. Target tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penekanan angka ketimpangan ini diambil agar jarak antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tidak semakin melebar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, target baru tersebut memperbaiki sasaran sebelumnya yang berada pada rentang 0,377 hingga 0,389.
Prabowo Subianto menjadi presiden pertama yang menyerahkan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahunan kepada DPR RI. Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," kata Prabowo dalam pidatonya.
Pertumbuhan ekonomi nasional juga diarahkan agar mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Melalui kebijakan fiskal teranyar ini, pemerintah menggeser target penurunan angka kemiskinan ke level yang lebih rendah.
"Karena itu angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5," ucap dia.
Selain kemiskinan, sektor ketenagakerjaan juga menjadi fokus dalam pemaparan kebijakan ekonomi makro tersebut. Pemerintah menetapkan penurunan tingkat pengangguran terbuka ke rentang 4,30 hingga 4,87 persen, dari acuan sebelumnya sebesar 4,44 hingga 4,96 persen.
Rapat paripurna DPR RI ini tidak hanya mengagendakan penyampaian arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran mendatang. Parlemen juga mengagendakan evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.
