Prabowo Targetkan Penguasaan Kembali 8 Juta Hektare Lahan Ilegal

Prabowo Targetkan Penguasaan Kembali 8 Juta Hektare Lahan Ilegal
Foto: Ilustrasi Prabowo Targetkan Penguasaan Kembali 8 Juta Hektare Lahan Ilegal.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik tambang dan perkebunan tanpa izin guna menyelamatkan kekayaan negara dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2026).

Langkah tegas tersebut diambil setelah pemerintah mengidentifikasi banyaknya sumber daya alam Indonesia yang tidak dikelola secara semestinya sehingga memicu kerugian negara yang besar. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, praktik ilegal ini mencakup pembukaan lahan perkebunan tanpa izin serta operasional pertambangan liar di berbagai wilayah.

Hingga saat ini, otoritas terkait telah berhasil mengambil alih hampir 5 juta hektare lahan yang sebelumnya dikelola secara ilegal. Prabowo menegaskan bahwa seluruh lahan dan sumber daya tersebut kini dikuasai kembali oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas.

"Setelah saya jadi presiden saya belajar, saya lihat data-data, percayalah negara kita sangat kaya. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong mereka bikin kebun tanpa izin, banyak bikin tambang tanpa izin," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah juga dilaporkan telah melakukan penutupan terhadap ribuan titik pertambangan ilegal yang tersebar di tanah air. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengembalikan tata kelola sumber daya alam ke tangan negara demi kesejahteraan rakyat.

"Aku sudah ambil alih itu semua, sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektare yang kita kuasai kembali, kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali sampai 8 juta hektare, dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal, ribuan. Dan ini kita akan kelola dan ini nanti akan kita kuasai semua dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tutup Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Target penguasaan kembali lahan tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai 8 juta hektare pada akhir tahun 2026. Fokus utama pemerintah selanjutnya adalah memastikan pengelolaan lahan-lahan tersebut memberikan dampak ekonomi langsung bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Artikel terkait

Rekomendasi