Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam untuk mewajibkan penjualan komoditas strategis melalui Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan penunjukan BUMN tunggal sebagai pengekspor ini diterapkan pada komoditas kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi, sebagaimana dilansir dari Nasional. Regulasi tersebut dibentuk untuk menekan praktik pengalihan harga dan mengamankan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
Langkah strategis pemerintah tersebut diimplementasikan melalui pembentukan BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak serta menaikkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan kekayaan alam.
"Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ujar Prabowo dalam pidatonya di rapat paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan negara melalui skema integrasi ini agar bisa bersaing dengan pencapaian negara-negara tetangga.
"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," sambung Prabowo.
Melalui aturan ini, perusahaan negara yang ditunjuk akan bertindak membagikan hasil ekspor kepada para pengusaha yang menyalurkan komoditas mereka.
"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, seperti negara-negara tetangga kita," ujar Prabowo.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola kekayaan milik bangsa secara mandiri demi mendongkrak capaian penerimaan negara yang selama ini dinilai masih rendah.
"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," sambung Prabowo.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta agar pengelolaan perdagangan komoditas dijalankan secara profesional.
"Terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat," ujar Labib dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).
Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menekankan bahwa sistem satu pintu ini harus menghindarkan pelaku usaha nasional dari hambatan birokrasi yang baru.
"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai agregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara,ÔÇØ ujar Labib.
Sistem ini dinilai menjadi solusi atas masalah penentuan harga rendah, kebocoran devisa, serta lemahnya posisi tawar perdagangan internasional Indonesia selama ini.
"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Labib.
Mekanisme terintegrasi ini diproyeksikan akan mengontrol arus perdagangan batu bara, nikel, CPO, hingga ferro alloy secara lebih transparan dan akuntabel.
"Selama ini Indonesia masih cukup sering berada pada posisi price taker karena sistem ekspor berjalan terfragmentasi. Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui mekanisme nasional yang lebih kuat, maka peluang untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing akan semakin besar," ujar politikus Partai Golkar itu.
