Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri kabinetnya untuk merumuskan sendiri harga komoditas tambang dan kelapa sawit di dalam negeri agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional. Prabowo menyatakan tidak menjadi masalah jika negara asing menolak membeli komoditas seperti emas, kelapa sawit, hingga nikel dari Indonesia.
Prabowo menilai langkah menahan komoditas di dalam tanah jauh lebih baik bagi generasi mendatang dibandingkan menjualnya dengan harga murah akibat kendali asing. Selama ini, penetapan harga untuk berbagai komoditas strategis nasional tersebut dinilai terus diatur oleh pihak luar.
"Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa, biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saya minta dukungan majelis ini marilah bersama-sama, sepertinya saya lebih marah ini daripada banyak kekuatan ini," ujar Prabowo, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Keberadaan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia membuat Prabowo merasa janggal terhadap situasi pasar saat ini. Oleh karena itu, perintah langsung diberikan kepada para pembantunya di kabinet agar dominasi asing dalam penentuan harga segera dihentikan.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita ditentukan bangsa lain, kita tentukan harga kita. Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ucap dia.
Kebijakan serupa juga ditekankan untuk sektor pertambangan yang menjadi andalan ekspor nasional. Prabowo menegaskan bahwa seluruh formulasi nilai jual dari komoditas bumi Indonesia harus lahir dari keputusan domestik.
"Kenapa nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri," imbuh Prabowo.
