Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kemerdekaan sejati sebuah bangsa bergantung pada keberanian dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam sendiri. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara peletakan batu pertama proyek hilirisasi strategis yang berlangsung pada Rabu (29/4/2026).
Kepala Negara memperingatkan bahwa ketidakmampuan dalam mengelola kekayaan alam akan menjebak sebuah negara dalam kemiskinan permanen. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, penguasaan atas sumber daya dipandang sebagai pondasi utama kekuatan nasional.
"Bangsa yang mau merdeka, bangsa yang ingin tetap merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani, atau saya, saya ulangi harus berani dulu baru mampu yang berani dan mampu menguasai sumber daya bangsa itu. Bangsa diberi karunia Tuhan luar biasa, bangsa itu tidak mampu dan tidak berani akan miskin terus," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Langkah konkret untuk mewujudkan kedaulatan tersebut adalah melalui pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Presiden meyakini bahwa hilirisasi merupakan instrumen tunggal yang dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat secara luas.
"Bentuk, bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur," ujar Prabowo Subianto.
Upaya untuk membangkitkan martabat bangsa disebut memerlukan proses yang berkesinambungan dan tidak instan. Program hilirisasi ini diposisikan sebagai bagian vital dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.
"Saya tegaskan di sini kebangkitan suatu bangsa, nation building, keberhasilan suatu bangsa adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat, perjalanan yang tidak ringan," tegas Prabowo Subianto.
Presiden menutup pernyataannya dengan kembali mengingatkan bahwa pengolahan sumber daya di tanah air merupakan kunci masa depan. Hal ini dianggap sebagai syarat mutlak bagi eksistensi Indonesia di kancah global.
"Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia," pungkas Prabowo Subianto.
