Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengukir sejarah baru dalam mekanisme penyusunan anggaran negara Indonesia. Kepala negara bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR.
Seperti dikutip dari Suara, agenda pidato tersebut bakal digelar pada Rabu (20/5/2026). Pertemuan ini menempati slot Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Sidang V Tahun 2025-2026, yang juga bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.
Keputusan tersebut dinilai menjadi indikator kuat mengenai keinginan pemerintah memperkokoh konsolidasi nasional. Langkah ini diambil guna menghadapi dinamika perekonomian baik di tingkat domestik maupun global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemilihan waktu yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional merupakan langkah sengaja. Presiden ingin mengajak seluruh elemen menyatukan kekuatan demi stabilitas ekonomi.
ÔÇ£Kebetulan tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,ÔÇØ ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Penyampaian arah kebijakan anggaran biasanya dilakukan melalui Nota Keuangan dalam pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Namun pada periode ini, pemerintah memilih mempercepat pemaparan kerangka ekonomi makro serta strategi fiskal 2027 di hadapan anggota legislatif.
Kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah dalam membangun fondasi RAPBN 2027 lebih awal. Strategi ini dipersiapkan untuk merespons fluktuasi nilai tukar, tekanan ekonomi global, serta perlunya menjaga daya beli masyarakat.
Selain mendengarkan pemaparan KEM-PPKF RAPBN 2027, agenda paripurna parlemen juga memuat beberapa pembahasan lain. DPR bakal membahas laporan Badan Legislasi mengenai evaluasi perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026 serta revisi Undang-Undang Kepolisian yang menjadi usul inisiatif DPR.
