Pemerintah tengah memberikan perhatian serius terhadap fenomena modal investasi yang mengalir keluar dari Indonesia atau capital outflow. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, seperti dikutip dari Nasional.
"Tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.
Airlangga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memicu peningkatan keluarnya modal asing dari tanah air. Penyebab tersebut diidentifikasi bersumber dari sektor pasar modal serta Surat Berharga Negara (SBN).
"Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh, satu, oleh pasar modal, kedua, SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia),"
Guna mengatasi kondisi tersebut, koordinasi intensif telah dilakukan antara otoritas moneter dan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas arus modal di masa mendatang.
"Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerja sama antara BI dan Menteri Keuangan sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow," imbuhnya.
Pertemuan di Istana pada Selasa malam tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi lembaga keuangan dan menteri terkait. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan upaya kolektif pemerintah dalam memitigasi risiko ekonomi global yang berdampak pada domestik.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hasan Fauzi, serta Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution. Selain itu, tampak pula Fuad Bawazier dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama MIND ID.
Pejabat lainnya meliputi Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Turut hadir Menko Infrastruktur AHY, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Pergeseran Fokus Kebijakan Ekonomi
Tekanan yang dialami nilai tukar rupiah serta arus modal keluar yang masif dinilai memaksa pemerintah untuk mengambil posisi bertahan. Fokus kebijakan ekonomi saat ini dipandang perlu mengalami perubahan prioritas guna menghadapi guncangan global yang terjadi.
Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga, memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini seharusnya bukan lagi mengejar pertumbuhan ekonomi yang ekspansif.
ÔÇ£Ini bukan lagi soal mengejar ekspansi, tetapi penyelamatan. Fokusnya bagaimana indikator dasar ekonomi tidak jebol akibat guncangan global,ÔÇØ ujar Rahma kepada Nasional.
Langkah-langkah preventif melalui instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diharapkan mampu menetralisasi dampak negatif dari pelarian modal tersebut. Koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor di pasar keuangan Indonesia.
