Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya atau under invoicing yang memicu kebocoran pendapatan negara pada rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Kecurangan yang berlangsung selama 34 tahun tersebut ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai US$ 900 miliar atau setara Rp 15.400 triliun, seperti dilansir dari Detik Finance.
Kehilangan potensi pendapatan ini disampaikan Kepala Negara saat membacakan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
"US$ 900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau US$ 900 miliar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini. Ada underinvection, ada undercounting, ada transfer pricing. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini, berarti tahu. Apa yang saya bicara itu keadaan sebenarnya," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Berdasarkan catatan pemerintah, neraca perdagangan domestik hampir selalu menunjukkan posisi surplus karena nilai penjualan luar negeri melampaui angka impor.
Meski perdagangan luar negeri selalu surplus, Presiden menyatakan bahwa situasi tersebut belum memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh karena adanya aliran dana keluar.
"Terjadi outflow of national wealth, bahwa negara kita nggak pernah rugi satu tahun pun. Ekspor selalu lebih. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi," tambah Prabowo Subianto, Presiden RI.
Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menunjukkan Indonesia membukukan laba US$ 436 miliar dalam kurun 22 tahun, tetapi arus modal yang mengalir ke luar negeri mencapai US$ 343 bias.
Presiden menegaskan bahwa manipulasi dokumen perdagangan tersebut menggerus kemampuan fiskal sehingga anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah selalu mengalami keterbatasan.
"Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini selalu anggaran tidak cukup dan tidak kuat. Selama 34 tahun apa yang terjadi? Under invoicing adalah fraud, penipuan yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," sebut Prabowo Subianto, Presiden RI.
Praktik manipulasi data ini dicontohkan terjadi pada pengiriman komoditas sektor pertambangan batu bara serta perkebunan kelapa sawit.
Presiden menjelaskan pola kecurangan dilakukan dengan mengecilkan jumlah muatan riil barang yang dibawa kapal di pelabuhan dari angka yang sebenarnya dikirimkan ke negara tujuan.
"Katakanlah kita bohong di pelabuhan Indonesia, kita kirim 10 ribu ton batu bara hanya dilaporkan 5 ribu ton," tutup Prabowo Subianto, Presiden RI.
