Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan sendiri Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah ini mencetak sejarah baru karena pemaparan arah ekonomi nasional tersebut biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan dalam rapat paripurna. Dilansir dari Nasional, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan mengenai keabsahan prosedur tersebut.
Pihak parlemen menegaskan bahwa menteri merupakan representasi dari Presiden selaku kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kehadiran langsung kepala negara untuk membacakan dokumen tersebut dinilai tidak melanggar regulasi yang ada.
"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden... Bisa, kan bisa langsung," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Penyampaian dokumen ini berfungsi sebagai landasan awal dalam merumuskan postur anggaran belanja negara untuk periode berikutnya.
"Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," sambung Dasco.
Berdasarkan pengecekan internal oleh pimpinan DPR, agenda ini menjadi momen pertama seorang Presiden turun langsung membacakan KEM-PPKF.
"Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya," imbuh Dasco.
Catatan historis menunjukkan bahwa tugas pemaparan indikator ekonomi makro ini selalu didelegasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada Mei 2024, Sri Mulyani bertindak atas nama pemerintah untuk menjabarkan target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok pada angka 5,1 hingga 5,5 persen.
Perumusan target itu dilakukan dengan mengukur stabilitas inflasi, hilirisasi komoditas alam, ekosistem kendaraan listrik, digitalisasi, serta perbaikan kualitas investasi dan sumber daya manusia.
ÔÇ£Inflasi diperkirakan antara 1,5 hingga 3,5 persen,ÔÇØ ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2024.
Estafet tugas berlanjut pada Mei 2025 ketika Sri Mulyani kembali hadir di hadapan anggota dewan. Pemerintah saat itu menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun anggaran berikutnya.
"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen,ÔÇØ kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, 20 Mei 2025.
