Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 secara langsung, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk menegaskan arah kebijakan fiskal agar berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui langkah ini, Prabowo tercatat sebagai presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa pidato Presiden akan menjadi landasan awal penyusunan APBN 2027. Dokumen tersebut berfungsi mengantisipasi risiko ekonomi domestik maupun global, sekaligus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing nasional.
"Karenanya, kehadiran dari Bapak Presiden pada hari ini bukan hanya ditunggu oleh yang hadir pada ruangan ini, tentu saja ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia bagaimana nantinya rancang bangun APBN tahun 2027," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.
Puan menambahkan bahwa angka-angka indikator ekonomi di dalam rancangan tersebut akan menjadi acuan penting bagi para pelaku ekonomi di Indonesia. Dokumen fiskal ini juga menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan arah bagi pergerakan pasar modal serta investasi daerah.
"Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, tentang ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027," kata Puan Maharani.
Menurut Puan, realisasi dari perencanaan anggaran ini merupakan hal yang krusial karena langsung menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan kebijakan ini demi pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah.
"Isi dari KEM PPKF Tahun 2027, juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera," kata Puan Maharani.
Selain mendengarkan pidato presiden mengenai kebijakan anggaran, rapat paripurna DPR RI tersebut juga mengonfirmasi pembahasan agenda lain. Para anggota dewan turut membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.
