Presiden Prabowo Subianto merealokasi hasil penghematan anggaran negara dan dana yang diselamatkan dari korupsi untuk mendanai program kerakyatan pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini dilakukan guna mengembalikan arus kekayaan yang selama ini lari ke luar negeri agar kembali berputar di tengah masyarakat Indonesia.
Strategi penguatan ekonomi domestik tersebut mencakup inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan 3 juta rumah. Dilansir dari Detik Finance, Presiden menegaskan bahwa meskipun program-program ini menuai kritik karena besarnya anggaran yang dibutuhkan, tujuan utamanya adalah distribusi kekayaan negara kepada rakyat.
"Jadi tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang ke luar negeri. Kita balikkan sekarang, kita gelontorkan ke rakyat. Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri?" ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Penahanan aliran dana yang berpotensi dikorupsi menjadi sumber utama pembiayaan proyek-proyek prioritas pemerintah. Presiden menyatakan bahwa reorientasi anggaran ini merupakan komitmen untuk tetap berada di pihak masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
"Yang salah apa? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat. Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat Indonesia," tegas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah optimistis program-program tersebut tidak hanya mendistribusikan dana, tetapi juga menciptakan dampak berantai pada sektor ketenagakerjaan. Proyeksi serapan tenaga kerja dari program unggulan diperkirakan mampu menjangkau hingga puluhan juta orang di seluruh wilayah Indonesia.
"Siapa yang tidak di pihak rakyat silakan. Saya terus. Saya selalu akan berada di pihak bangsa dan rakyat Indonesia," tegas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan data pemerintah, program MBG diprediksi menyerap sekitar 50 tenaga kerja pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika target pembangunan 30 ribu dapur tercapai, potensi lapangan kerja baru yang tercipta dapat mencapai angka 1,5 juta orang.
Selain sektor pangan, Koperasi Desa Merah Putih juga memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja secara masif di tingkat desa. Program koperasi tersebut diperkirakan mempekerjakan 18 orang per unit, sehingga total serapan tenaga kerja secara keseluruhan diproyeksikan melebihi 1 juta orang.
