Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap pada 29 April 2026 sebagai langkah percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Dilansir dari Market, agenda strategis ini mengintegrasikan peran sovereign wealth fund melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pengelolaan aset negara saat ini difokuskan sebagai mesin penggerak transformasi ekonomi. Kebijakan ini menempatkan Indonesia pada jalur yang sama dengan negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris dalam pemanfaatan dana kekayaan negara.
"Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya," kata Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Terdapat 13 proyek yang mencakup berbagai sektor mulai dari energi, mineral, hingga pertanian yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Proyek tersebut meliputi kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, fasilitas DME di Tanjung Enim, pengolahan nikel di Morowali, serta hilirisasi tembaga di Gresik. Sektor pertanian juga mendapatkan porsi melalui pengembangan industri sawit di Sei Mangkei serta pengolahan pala dan kelapa di Maluku Tengah.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, memberikan catatan terkait potensi peningkatan ekspor dan penguatan ekonomi domestik melalui proyek ini.
"Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi," ujar Esther Sri Astuti, Direktur Program Indef.
Peningkatan efisiensi produksi diharapkan muncul dari penerapan teknologi modern pada proses pengolahan di kawasan industri. Direktur Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menekankan bahwa hilirisasi merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai komoditas mentah.
"Hilirisasi itu upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini proses panjang, bukan instan," kata Piter Abdullah, Direktur Center for Policy Studies.
Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, memandang peresmian ini sebagai bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah telah bergerak melampaui tataran teori.
"Tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi," ujar Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.
Dukungan senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini yang menitikberatkan pada penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, Peneliti LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo mengingatkan pentingnya skema pembiayaan campuran antara BUMN, SWF, dan swasta mengingat besarnya modal yang dibutuhkan.
Revindo turut menyoroti tantangan lingkungan pada industri nikel dan tuntutan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi sebagai aspek keberlanjutan. Di sisi lain, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kemandirian ekonomi ini.
"Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi ke negara lain," ujar Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN.
Melalui operasionalisasi 13 proyek tersebut, pemerintah menargetkan penguatan rantai industri domestik dan penciptaan lapangan kerja secara luas di berbagai wilayah.
