Pemerintah memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sektor sumber daya alam (SDA) untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi nasional, seperti dilansir dari Nasional pada Rabu (20/5/2026).
Langkah perbaikan tata kelola ekspor SDA ini diambil agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam Indonesia lebih banyak menetap di dalam negeri.
Kebijakan tersebut dipastikan bakal memaksimalkan nilai tambah komoditas domestik demi mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat.
"Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor,ÔÇØ ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) di DPR RI.
Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan milik rakyat sehingga pengelolaannya wajib berorientasi pada kepentingan publik.
ÔÇ£Sekali lagi bumi, air, dan sumber daya alam adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia,ÔÇØ ujarnya.
Kendati kendali atas tata kelola SDA diperketat, pemerintah menegaskan tetap memerlukan kontribusi dari pihak swasta yang dinamis dan inovatif dalam roda perekonomian.
ÔÇ£Justru kita perlu mendukung peran sektor swasta, kita perlu sektor swasta yang dinamis dan penuh inovasi,ÔÇØ ucapnya.
Kepala Negara turut menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia bukan menganut pasar bebas murni maupun sistem yang sepenuhnya dikuasai negara.
ÔÇ£Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi jalan tengah,ÔÇØ katanya.
Menurut Prabowo Subianto, intervensi negara berupa perlindungan dan pengawasan bagi masyarakat kecil tetap dibutuhkan di samping pemanfaatan mekanisme pasar yang sehat.
ÔÇ£Kita perlu yang terbaik dari mekanisme pasar dan yang terbaik dari ekonomi pasar bebas,ÔÇØ tandasnya.
