Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran pada institusi Polri dan TNI guna memperkuat struktur negara dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada Minggu (22/3/2026). Langkah transformasi ini menyasar seluruh perangkat negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa perbaikan kondisi bangsa harus dimulai dari peningkatan kualitas alat-alat penegak hukum yang ada saat ini, sebagaimana dilansir dari Investortrust. Upaya tersebut merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam melakukan transformasi nasional secara menyeluruh.
"Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum," ujar Prabowo, Presiden RI.
Kepala Negara menekankan bahwa profesionalisme dan integritas lembaga hukum adalah fondasi mendasar bagi keberhasilan sebuah negara. Ia meyakini tanpa aturan hukum yang kuat, negara tidak akan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.
"Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," tegas Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan ini juga memperingatkan bahwa tindakan segelintir oknum penyalahguna kekuasaan dapat merusak reputasi ribuan personel lainnya di institusi tersebut. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan toleransi bagi aparat yang terbukti melanggar hukum.
"Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ungkap Prabowo.
Dalam pelaksanaannya, Prabowo memilih pendekatan persuasif dengan memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk mengevaluasi diri secara internal terlebih dahulu. Kendati demikian, intervensi tegas tetap akan diambil apabila proses perbaikan mandiri tersebut tidak membuahkan hasil nyata.
"Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan," ujarnya.
Presiden turut menyoroti lemahnya pengawasan wilayah yang memicu maraknya praktik ilegal, seperti pertambangan tanpa izin yang luput dari pantauan aparat komando kewilayahan. Ia mempertanyakan fungsi kontrol di tingkat akar rumput yang seharusnya mampu mencegah pelanggaran tersebut.
"Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?" katanya.
Penindakan terhadap perwira tinggi yang melanggar aturan disebutnya bukan sekadar ancaman, melainkan kebijakan yang sudah berjalan. Sejumlah jenderal telah diberhentikan secara tidak hormat dan diproses secara hukum sebagai bentuk keseriusan pemerintah.
"Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," tegas Prabowo.
