Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mencopot pimpinan Bea Cukai yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam bekerja pada Rabu (20/5/2026).
Langkah tegas tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Money.
Kebijakan ini diambil demi merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan pemerintah yang sigap dan cepat, terutama di sektor pelayanan publik serta pengawasan.
ÔÇ£Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,ÔÇØ ujar Prabowo.
Kepala Negara menekankan bahwa jajaran pemerintahan tidak boleh bekerja dengan santai saat menghadapi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
ÔÇ£Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,ÔÇØ ujar Prabowo.
Selain masalah birokrasi, Presiden juga menyoroti adanya praktik manipulasi harga atau under invoicing yang berlangsung selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024.
Praktik curang eksportir atau importir yang melaporkan data tidak benar kepada pemerintah tersebut memicu kerugian negara yang sangat besar.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia kehilangan kekayaan mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 15.400 triliun akibat kecurangan tersebut.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun memerintahkan perbaikan kondisi di lingkungan Direktorat Ditjen Bea dan Cukai, seraya mengingatkan sejarah masa lalu saat lembaga itu sempat ditutup pada era Orde Baru akibat tingginya angka korupsi.
ÔÇ£Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?ÔÇØ kata Prabowo.
Hingga saat ini, upaya pembenahan internal di kementerian terkait terus menjadi fokus perhatian pemerintah demi mengamankan pendapatan negara.
