Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 pada rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) saat membuka rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi dalam memelihara stabilitas fiskal nasional, sekaligus sebagai motor penggerak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Langkah pengendalian anggaran ini disampaikan dalam pidato resmi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkecil defisit demi keberlanjutan APBN.
"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen (dari) PDB. Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Disiplin dalam pengelolaan fiskal disebut menjadi fondasi krusial bagi stabilitas ekonomi serta pembiayaan program prioritas, sebagaimana dilansir dari Money berdasarkan catatan performa keuangan negara teranyar.
Kementerian Keuangan mencatat posisi defisit APBN hingga akhir April 2026 berada di angka Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap PDB, memperlihatkan perbaikan dibanding capaian bulan sebelumnya yang menyentuh 0,93 persen.
Untuk target indikator makro 2027 lainnya, pemerintah menetapkan pendapatan negara di kisaran 11,82-12,40 persen terhadap PDB, sementara belanja negara diproyeksikan pada angka 13,62-14,80 persen.
Pemerintah juga membidik suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada level 6,5-7,3 persen, mengontrol inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen, serta menjaga pergerakan rupiah di nilai Rp 16.800 sampai Rp 17.500 per dollar AS.
