Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri kabinet serta Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan tersebut digelar dalam agenda makan siang bersama guna membahas laporan mekanisme ekspor serta manipulasi data komoditas.
Sejumlah pejabat yang hadir memenuhi undangan tersebut antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dilansir dari Detik Finance, fokus bahasan mencakup regulasi baru pengiriman barang ke luar negeri.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memaparkan bahwa kehadirannya bertujuan untuk menyerahkan regulasi mengenai instruksi pengiriman komoditas ke luar negeri. Kebijakan tersebut nantinya diwajibkan untuk melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu," ujar Rosan singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Pihak lain yang turut membawa dokumen penting adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyiapkan laporan terkait adanya indikasi pengurangan nilai faktur atau under invoicing yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit.
"Ini jaga jaga-aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab. Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya (Presiden) saya akan jawab," sebut Purbaya.
Langkah antisipasi ini diambil setelah Kementerian Keuangan menemukan ketidakcocokan data komoditas ekspor. Berdasarkan dokumen yang dibawa, selisih angka pada pelabuhan muat di dalam negeri dan pelabuhan tujuan di luar negeri mencapai angka 57 hingga 200 persen.
"Ada contohnya, nggak mau sebut perusahaannya ya saya. Jadi, ada dari Indonesia dikirim harganya US$ 2,6 juta impornya di sana US$ 4,2 juta jadi 57% bedanya. Ada yang lebih gila lagi ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta di sana US$ 4 jutaan berubah harga 200%," beber Purbaya.
