Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pilar ekonomi masyarakat perdesaan di seluruh wilayah Indonesia.
Peluncuran massal ribuan koperasi desa tersebut dinilai menjadi bagian dari tonggak sejarah baru dalam mempercepat kemandirian ekonomi daerah, seperti dilansir dari Nasional. Pemerintah mengonfirmasi bahwa seluruh unit koperasi yang diluncurkan kini telah didukung oleh fasilitas operasional, gudang logistik, hingga armada kendaraan distribusi.
Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik penetapan jumlah unit koperasi yang diresmikan tersebut karena beberapa unit lain dinilai belum memenuhi standar kesiapan operasional yang ditetapkan pemerintah.
"Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Angka 1.061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 ya, 1.300 sekian, tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari itu dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Keputusan penetapan jumlah akhir koperasi tersebut juga dipengaruhi oleh diskusi spontan bersama pimpinan badan usaha terkait mengenai pemilihan angka simbolis.
"Ya, kemudian Ketua Dirut Agrinas Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, enggak usah 1.300, 1.061 saja Pak. Jadi kalau satu sama enam itu tujuh, tujug sama sama, delapan," ungkap Prabowo Subianto.
Pemerintah menyatakan filosofi pencocokan angka tersebut menjadi elemen penambah semangat bagi seluruh jajaran dalam mengejar target pembangunan nasional.
"Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya, cari-cari, tapi itu hanya semacam untuk kita semangat saja," lanjut Prabowo Subianto.
Presiden menekankan bahwa aspek utama yang patut diapresiasi adalah efisiensi waktu yang ditunjukkan oleh tim dalam merealisasikan program dari tahap perencanaan hingga eksekusi nyata.
"Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun," ujar Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Kepala Negara memaparkan bahwa peluncuran gerakan koperasi dalam skala besar secara serentak ini merupakan pencapaian rekor baru yang jarang ditemui secara global.
"Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi," jelas Prabowo Subianto.
Koperasi-koperasi yang diresmikan ini juga dipastikan tidak sekadar aktif secara hukum, namun telah dibekali infrastruktur fisik serta logistik yang memadai untuk melayani warga desa.
"Ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada. Ada truk, ada pickup, ada kendaraan roda tiga. Saya kira hari ini cukup penting," tutur Prabowo Subianto.
Berdasarkan laporan kementerian terkait, ribuan bangunan pendukung program ini sebenarnya telah rampung dibangun dalam periode waktu yang sangat singkat.
"Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih November 2024 sampai sekarang berarti kurang dari enam bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tujuh bulan ya. Kalau dari November 7 bulan. Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi," ujar Prabowo Subianto.
Total kesiapan infrastruktur fisik secara nasional dilaporkan telah melampaui angka target operasional tahap awal yang diresmikan di Jatim.
"Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian," sambung Prabowo Subianto.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur jaringan logistik desa dalam hitungan bulan ini diklaim sebagai bentuk kemajuan signifikan bagi pembangunan nasional.
"Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia," lanjut Prabowo Subianto.
Sebelum meresmikan program, Presiden sempat melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas ritel desa dan memberikan seloroh mengenai kompetisi usaha dengan jaringan waralaba swasta.
"Nanti enggak dianggap bersaing dengan Alfamart," ujar Prabowo Subianto.
Terkait agenda ketahanan pangan, Presiden menegaskan komitmen personalnya untuk memegang tanggung jawab penuh atas ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Target yang kita berikan, saya berikan, saya sebagai Presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab," ujar Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa beban akuntabilitas publik berada langsung di bawah otoritas kepemimpinan tertinggi negara.
"Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat, tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Saya yang bertanggung jawab," lanjut Prabowo Subianto.
Presiden juga mengklaim pencapaian positif dalam pemenuhan kebutuhan pangan mandiri di tengah tantangan mengelola populasi penduduk yang besar.
"Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil," kata Prabowo Subianto.
Kinerja jajaran kementerian teknis mendapatkan apresiasi khusus karena dinilai mampu mempercepat target swasembada lebih awal dari instruksi awal.
"Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya, saya minta swasembada pangan dalam empat tahun. Mereka bisa hasilkan dalam satu tahun, saudara-saudara sekalian," ungkap Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Presiden sempat memberikan teguran ringan berupa candaan mengenai kehadiran para pejabat daerah dalam kegiatan dinas di lapangan.
"Baik, Saudara-saudara. Dicatat tadi ya, yang pejabat-pejabat enggak hadir itu. tapi kita berpikir positif, pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan ini, atau berada di luar... di luar negeri," ujar Prabowo Subianto.
Presiden kemudian mempertanyakan mekanisme pengawasan dan perizinan pembiayaan perjalanan dinas internasional bagi para aparatur daerah.
"Kalau di luar negeri, dicek juga itu biayanya dari mana itu. Ada izin enggak? Sekarang pejabat dari daerah harus izin Presiden juga ya, ke luar negeri ya? Harus izin ya?" kata Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berada di lokasi memberikan klarifikasi bahwa izin tersebut dikelola lewat kementeriannya, yang kemudian direspons langsung oleh Presiden.
"Izin Mendagri. Coba dicek ya, nanti," lanjut Prabowo Subianto.
Mengenai gejolak ekonomi makro dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Kepala Negara memberikan pandangan mengenai dampaknya terhadap masyarakat perdesaan.
"Rakyat di desa enggak pakai dollar kok," ujar Prabowo Subianto.
Presiden menjamin stabilitas domestik tetap terjaga melalui langkah-langkah diplomasi aktif dan penyelesaian sengketa dengan negara-negara mitra strategis.
"Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura, perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan. Sama Tiongkok kita perbaiki," ujar Prabowo Subianto.
Pemerintah menyatakan bahwa pasokan komoditas strategis nasional berada pada posisi yang aman di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.
"Pangan aman. Energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujar Prabowo Subianto.
Sebagai penutup arahannya, Presiden mengingatkan seluruh elemen elite politik dan jajaran pimpinan untuk senantiasa memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan personal.
"Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI, bukan rakyat, rakyat pasti setia," kata Prabowo Subianto.
Presiden mengkritik adanya oknum pimpinan yang dinilai sering menyuarakan jargon nasionalisme namun kebijakan yang diambil justru tidak berpihak pada rakyat.
"Banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi enggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia," lanjut Prabowo Subianto.
